Sidang 6 Kali Ditunda, Bandar Narkoba di Kayu Agung Hanya Dituntut Hukuman Ringan

Liputan6.com, Palembang - Jadwal sidang bandar narkoba atas nama Hajarul Aswa (28), atas kepemilikan 192 gram narkoba jenis sabu beberapa pekan terakhir, selalu ditunda di Pengadilan Negeri (PN) Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan (Sumsel).

Sidang terdakwa Hajarul Aswad sendiri, sudah enam kali mengalami penundaan di PN Kayuagung. Mulai dari agenda dakwaan, pembuktian, hingga kepada agenda tuntutan jaksa.

Namun, pada hari Senin (16/12/2019), akhirnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Imran, melaporkan kesiapannya kepada Panitra Pengganti (PPN) PN Kayu Agung Sumsel, untuk menggelar sidang tuntutan.

Dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua, Resa Oktaria, JPU Imran menuntut terdakwa dengan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang No 35 tahun 2009. Yang berisi tentang tentang narkotika.

JPU Imran hanya menuntut terdakwa dengan hukuman selama 7 tahun penjara saja. Tuntutan JPU yang tergolong ringan, berbeda jauh dengan tuntutan terdakwa dengan kasus yang sama yaitu Herman Als Cier.

Terdakwa Herman dituntut hukuman penjara selama 10 tahun oleh JPU Andi Supriyadi. Namun barang bukti yang diamankan lebih sedikit, yaitu seberat 1 gram saja. JPU menjerat terdakwa dengan Pasal 112 ayat 1 UU No 35 tahun 2009. Kepala PN Kayu Agung Edi Sembiring, membenarkan seringnya penundaan atas kasus tersebut.

Menurutnya, pihak Pengadilan juga sudah menyurati Kejaksaan Negeri Kayu Agung mengenai hal tersebut.

"Iya, total sudah enam kali ditunda. Kami juga kurang tahu kenapa bisa begitu," katanya, Selasa (17/12/2019).

Hajarul Aswad sendiri, merupakan bandar narkoba yang sudah meresahkan masyarakat. Terdakwa ditangkap oleh Polres OKI Sumsel, di Dusun Talang Rimba Nanjung, Desa Cengal, Kecamatan Cengal Kabupaten OKI Sumsel pada tanggal 6 Agustus 2019 lalu.

"Penangkapan atas pelaku sendiri dilakukan setelah adanya laporan masyarakat yang resah atas bisnis haram yang dijalankan oleh pelaku," kata Kapolres OKU, AKBP Donni Eka Saputra.

Sementara itu, kasus lainnya juga akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Palembang, yang menyeret nama Bupati Muara Enim nonaktif Ahmad Yani.

Kasus dugaan suap 16 paket proyek bernilai puluhan miliar di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim ini, akan kembali dimulai.