Anggaran Rp1,1 Miliar untuk Bangun 2 Kelas SD Inpres di Palu, Kok Bisa?

Di tempat yang sama, Gunawan dari pihak CV Al Barokah mengatakan, proyek yang dikerjakannya melalui prosedur yang benar. Penggunaan material bangunan pun, menurut Gunawan, sudah memenuhi standar bangunan tahan gempa.

Gunawan bahkan menantang pihak DPRD Kota Palu untuk menggunakan tim teknis kontruksi untuk menghitung biaya pembangunan. Pelaksana proyek juga mengaku bahwa penawaran yang dibuat pihaknya di bawah harga sebelumnya yang mencapai Rp1,2 miliar.

"Silakan DPRD Palu hitung bersama tim teknis kontruksi besaran anggaran yang digunakan ini. Karena kami menggunakan standar tahan gempa, termasuk ukuran besi dan pondasi. Kami malah menawar di bawah harga proyek," jelas Gunawan di hadapan Anggota DPRD Palu yang melakukan sidak.

Di tempat terpisah, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, Ansyar Setiadi, mengungkapkan sesuai dokumen perencanaan awalnya kebutuhan anggaran dari pihaknya sebesar Rp1,8 miliar untuk pembangunan 6 kelas di SD Inpres 01 Kamonji.

Namun, karena dalam APBD Palu tahun 2019 anggaran yang disetujui senilai Rp1,2 miliar pihaknya menyesuaikan anggaran tersebut dengan volume pekerjaan. Mengenai jumlah kelas yang dibangun tidak sesuai dengan jumlah seharusnya. Ansyar menyebut hal itu terjadi lantaran kesalahan input data atau jumlah kelas yang dikerjakan.

"Menurut kami nilai pembangunan kelas di SD tersebut (SDI 01 Kamonji) sudah sesuai. Yang terjadi hanya kesalahan input data jumlah kelas yang dikerjakan saja," Jelas Kadis Pendidikan dan kebudayaan Kota Palu, Ansyar Setiadi, di kantornya, Senin (23/12/2019).

Pembangunan Terancam Dihentikan dan Diproses Secara Hukum

Lebih jauh Pihak DPRD Kota Palu melalui Komisi A menegaskan jika pun ingin kontruksi tahan gempa, masih banyak alternatif model bangunan ramah gempa yang biayanya tidak seboros ini.

Mengenai temuan ini, Komisi A berjanji akan menggelar rapat dengar pendapat dengan seluruh pihak terkait. Bahkan, jika ditemukan ada kesalahan maupun korupsi dalam proyek ini, rekomendasi penghentian pengerjaan dan proses hukum akan dikeluarkan.

"Setelah Natal kami akan panggil semua yang terkait, kalau ada kesalahan kami minta ini dihentikan dan kejaksaan harus turun tangan. Yang jelas ini awal bagi kami untuk mengevaluasi proyek-proyek lain di Kota Palu," Ketua Komisi A DPRD Palu, Mutmainnah Korona menegaskan.

Simak video pilihan berikut ini: