BPJS Telat Bayar Klaim, RS di Cilacap Utang ke Bank Miliaran Rupiah

"Dari APBD tidak bisa, karena sudah ploting," katanya, Jumat, 13 Desember 2019.

Agar tak sampai mengganggu operasional rumah sakit, pihak rumah sakit akhirnya mengambil jalan pintas. Mereka berutang ke bank. Nilainya disesuaikan dengan jumlah tunggakan BPJS yang harus dibayarkan ke RSUD.

"Kalau tidak salah untuk yang April-Mei itu RSUD Majenang berutang ke BPBD Jateng sekitar Rp3,5 miliar," ujarnya.

Serupa dengan RSUD Majenang, RSUD Cilacap pun nyaris berutang untuk menutup biaya operasional akibat tunggakan klaim BPJS. Bahkan, tunggakannya lebih besar dibanding RSUD Majenang.

Di rumah sakit ini, BPJS Kesehatan menunggak kisaran Rp4 miliar hingga Rp5 miliar per bulan.

"Prosesnya sudah. Dananya juga sudah disiapkan, tapi kemudian cair sehingga dibatalkan," dia mengungkapkan.

Dian tak mempermasalahkan jika RSUD berutang ke bank. Bunga bank tersebut akan dibayarkan dengan bunga yang muncul akibat keterlambatan pembayaran klaim BPJS.

"Utangnya itu jaminannya klaim BPJS. Kalau cair nanti bank yang menerima, termasuk bunganya sudah diperhitungkan," dia menerangkan.

Dia pun mengklaim, Dinkes sudah membantu BPJS agar tak terus mengalami defisit. Salah satunya dengan sosialiasi ke peserta BPJS mandiri, agar membayar tepat waktu.

Kepala Bidang Pelayanan RSUD Majenang, dr Nur Cahyo Anggoro Jati mengatakan, BPJS masih menunggak klaim dua bulan ke RSUD Majenang, yakni, September dan Oktober.

Akan tetapi, ia tidak menerangkan piutang RSUD ke BPJS tersebut. Jumat (13/12) ini, RSUD Majenang mengajukan klaim untuk Bulan November.

Besaran klaim September dan Oktober 2019 sekitar Rp6,7 miliar. Adapun pengajuan klaim bulan November, Rp3,3 miliar.

"Klaim RSUD Majenang ke BPJS yang sudah cair sampai bulan Agustus. September, Oktober belum cair," kata Nur Cahyo.

Telatnya pembayaran klaim BPJS Kesehatan berakibat langsung pada terganggunya cashflow RSUD Majenang. Salah satu yang paling terancam adalah obat-obatan.

Cahyo mengemukakan, akibatnya, RSUD Majenang mesti membuat skala prioritas untuk mengakali seretnya pemasukan yang tak sebanding dengan pengeluaran. Salah satu yang diprioritaskan adalah belanja rutin, seperti listrik, PDAM, makanan pasien, dan gaji tenaga honorer.

Di luar itu, RSUD bernegosiasi dengan rekanan untuk menunda pembayaran dalam waktu yang tak ditentukan. Pasalnya, RSUD sendiri tak pernah memperoleh kepastian kapan klaim BPJS Kesehatan akan dibayarkan.