Buntut Intimidasi Siswi SMA Tak Berjilbab dan Munculnya Bendera HTI di Sragen

Dikeluarkan Sekolah Karena Berjilbab, Ini Curhatan Gadis Papua — Ilustrasi (Islamicartdb.com)

Sragen - Sejumlah pihak menyesalkan kasus intoleransi yang terjadi di Sragen berupa dugaan intimidasi kepada siswi SMA Negeri 1 Gemolong, Sragen, yang tak berjilbab. Suasana makin riuh tatkala muncul bendera yang identik dengan logo Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di SMK N 2 Sragen.

Menanggapi dua peristiwa ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tengah (Jateng) kini memberi perhatian khusus ke pengurus Kerohanian Islam (Rohis) di semua SMA/SMK baik negeri maupun swasta di Kabupaten Sragen agar tak lagi terjadi kasus intimidasi.

"Sementara ini kita beri perhatian yang lebih besar untuk daerah Sragen. Bukan berarti daerah lain tidak diperhatikan. Daerah lain tetap kami perhatikan, namun sementara ini perhatian kami alihkan ke sana [Sragen] dulu. Tidak hanya di SMKN 2 Sragen, kemungkinan di sekolah-sekolah lain juga ada [pengibaran bendera tauhid yang mirip logo HTI]," ucap Kepala Disdikbud Jateng, Jumeri, saat dihubungi Solopos.com melalui telepon, Jumat (10/1/2020).

Setelah mendapat kabar adanya kasus intoleransi di SMAN 1 Gemolong, Disdikbud Jateng menggelar pembinaan kepada kepala sekolah setempat. Disdikbud Jateng menekankan pentingnya mengajarkan budaya toleransi di tingkat sekolah.

Sebagai upaya preventif, Disdikbud Jateng berencana mengumpulkan semua pengurus Rohis di SMA/SMK di Sragen beserta guru pendamping untuk mengikuti pembinaan lintas sektoral. Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, diharapkan bisa hadir untuk membina langsung pengurus Rohis dan guru pendamping.

"Nanti akan ada dialog dengan Pak Gubernur supaya bisa mengurai aspirasi dari para siswa. Masalahnya seperti apa, nanti diselesaikan bersama. Sebenarnya Pemkab Sragen sudah melakukan itu [pembinaan], tapi kami ingin lebih diintensifkan lagi," Jumeri menjelaskan.

Jumeri belum bisa memastikan kapan pembinaan kepada seluruh pengurus Rohis SMA/SMK dan guru pendamping itu dilaksanakan. Rencananya, kegiatan itu akan melibatkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK di Sragen.

"Kami sedang mencari waktu dan tempat yang tepat. Mudah-mudahan pekan depan sudah diputuskan tempat dan waktunya," ucap Jumeri, menjelaskan penanganan munculnya kasus intoleransi ini.

Baca berita lain Solopos.com, di sini:

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Toleransi Bergaung dari Prosesi Hamerti Kirti Pucung Pandak Wonosobo

2 dari 2 halaman

Pengawasan Rohis SMA dan SMK di Jateng

Banner Polemik Bendera Tauhid dan HTI (Liputan6.com/Triyasni)

Perwakilan dari Disdikbud Sragen bersama pimpinan SMAN 1 Gemolong mengikuti rapat koordinasi di Kantor Cabang Disdikbud Wilayah Jateng IV di Karanganyar pada Jumat pagi. Hasil rapat itu diputuskan perlunya evaluasi dan pembenahan terhadap standar operasional prosedur (SOP) dari kegiatan ekstrakurikuler oleh seluruh sekolah.

"Tujuannya untuk membangun ekosistem sekolah yang menjamin penguatan pendidikan karakter dan kepribadian siswa sebagai insan Pancasila yang menghargai orang lain, menjaga toleransi dan mengamalkan nilai-nilai luhur lainnya," jelas Kepala Disdikbud Wilayah Jateng VI, Eris Yunianto, seusai rapat, dikutip dari Solopos.com.

SMAN 1 Gemolong Sragen juga memperketat pengawasan terhadap kegiatan siswa yang tergabung dalam Kerohanian Islam (Rohis). Ini setelah munculnya kasus intimidasi terhadap siswa yang tidak memakai jilbab oleh oknum pengurus Rohis.

Usai menggelar mediasi antara orang tua siswa dan pengurus Rohis, pada Senin (6/1/2020), Kepala SMAN 1 Gemolong, Suparno, langsung menggelar rapat koordinasi yang melibatkan semua wakil kepala sekolah dan guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Dalam pertemuan itu, disepakati adanya penjadwalan ulang kajian rutin dari Rohis.

Mereka bersepakat untuk meniadakan kajian keislaman yang diselenggarakan Rohis setiap Sabtu. Sebagai gantinya, kajian keislaman itu diselenggarakan setelah Salat Jumat. Kajian yang melibatkan para alumni dari Rohis SMAN 1 Gemolong pada hari Sabtu ditiadakan karena tidak mudah dikontrol lantaran berada di luar jam kerja atau saat sekolah libur.

"Mulai sekarang, tidak ada kajian di luar jam kerja. Kajian pada Sabtu dipindah selepas Salat Jumat supaya lebih mudah dikontrol oleh guru. Nanti yang akan mengisi kajian kali pertama selepas Salat Jumat Bapak Kepala Sekolah sendiri," jelas Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMAN 1 Gemolong, Parmono, saat ditemui wartawan di lokasi, Kamis (9/1/2020).

Parmono menjelaskan kajian Rohis SMAN 1 Gemolong biasa diisi oleh ustaz dari luar sekolah. Namun, kedatangan mereka untuk mengisi kajian terlebih dulu harus mendapat rekomendasi dari pihak sekolah.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sudah menghubungi Suparno selaku kepala sekolah terkait kasus intoleransi yang muncul di SMAN 1 Gemolong. Dalam pembicaraan via telepon itu, orang nomor satu di Jawa Tengah itu berpesan supaya pihak sekolah memberikan pemahaman terkait dua hal kepada siswa.

"Kami diminta memberikan pemahaman kepada siswa bahwa Islam itu rahmatal lilalamin dan memegang teguh prinsip lakum dinukum waliyadin," papar Suparno.