LBH Banda Aceh: Qanun Pertanahan, Sebuah Urgensi Selesaikan Konflik Agraria di Aceh

Upaya pengesahan qanun tentang pertanahan sejatinya pernah melewati masa "bulan madu". Namun, realisasinya lagi-lagi mandek karena suatu hal, jika tidak disebut "hidup segan mati tak mau."

Rancangan qanun (raqan) tersebut sempat diajukan kembali pada 2016 dengan status kumulatif terbuka atau akan dibahas jika dianggap penting oleh legislatif. Pada 2019, rancangan qanun tersebut masuk dalam daftar program legislasi Aceh (prolega) prioritas atas usulan Komisi I Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, saat ini kembali didorong proses percepatannya oleh YLBHI-LBH Banda Aceh.

Qanun pertanahan Aceh sejatinya dapat menjadi lex specialis Serambi Makkah dalam hal pertanahan cum realisasi salah satu poin MoU (Memorandum of Understanding) Helsinki. Draf dari raqan ini terdiri dari sebelas bab dan 165 pasal.

Di antaranya, mengatur kewenangan Pemerintah Aceh mengenai perizinan Hak Guna Usaha (HGU) dan pembentukan komisi pertanahan yang salah satu fungsinya menerima pengaduan dan menyelesaikan sengketa pertanahan secara adil dan setara.

Kepala Bagian Perundang-Undangan Pemerintah Aceh, Muhammad Junaidi, mengatakan bahwa pihaknya telah mengusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai prolega priotitas di tahun ini. Inisiasi ini dilakukan dengan sinergi berbagai pihak.

"Apakah nanti menjadi inisiatif DPR, atau perangkat pemerintah Aceh, kita akan bekerja sama, sehingga rancangan qanun pertanahan ini selesai pada 2020," ujar Junaidi, kepada Liputan6.com, pada jam makan siang, usai FGD, Rabu siang.

Menurut Junaidi, keberadaan qanun tersebut tepat untuk menindaklanjuti perintah dari Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA), seperti yang disebut di dalam bab khusus tentang pertanahan. Tepatnya, pasal 213 dan 214.

"Konflik itu bagian dari masalah pertanahan, kita hanya mengatur bab, norma, bagaimana penyelesaiannya, nanti, secara teknis, nanti lebih lanjut akan diatur dalam pergub," kata Junaidi.

Soal penyelesaian sengketa pertanahan, saat ini Aceh masih di bawah bayang-bayang regulasi Pemerintah Pusat, misal, PPRI Nomor 3 Tahun 2015, tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh —dalam pasal 4 PP tersebut bertengger salah satu poin tentang pertanahan. Junaidi mengatakan bahwa pihaknya akan membicarakan soal pelimpahan wewenang ini dengan DPRA agar qanun tersebut kelak mencerminkan kewenangan Aceh secara menyeluruh.

Ketua DPRA Dahlan Jamaludin, telah memberi lampu hijau bahwa pembahasan mengenai qanun tersebut akan menjadi prioritas pada tahun ini. Ia sendiri akan mengupayakan sebuah diskusi antarpihaknya untuk membicarakan urgensi pembahasan qanun tersebut.

"Kita akan pelajari apakah itu masuk prioritas di tahun 2020 atau tidak, tapi kita usahakan kalau ini menjadi prioritas karena kabarnya inisiatif ini sudah dilakukan sudah sangat lama sekali. Kita akan upayakan menjadi prioritas di prolega 2020," Dahlan kepada Liputan.com, Rabu siang.

Dahlan memiliki persepsi yang sama terkait harapan kewenangan secara menyeluruh kepada Aceh dalam mengatur segala sesuatunya tentang pertanahan sesuai amanah yang terkandung di dalam UUPA. Seperti yang disinggung Junaidi.

"Yang perlu diingat, kehendak politik "perdamaian", meniscayakan, kewenangan pertanahan ada di Aceh," tegasnya.

Qanun ini jadi setitik oase bagi penyelesaian konflik lahan di Aceh yang kian sengkarut. Di dalam bab II tentang azas, maksud, dan tujuan, tepatnya pasal 2, disebutkan bahwa pelaksanaan qanun tersebut di antaranya berlandaskan pada kesetaraan dan non diskriminatif, semoga ini menjadi pintu masuk bagi penyelesaian konflik lahan yang tidak menyampingkan kepentingan perempuan.

Simak video pilihan berikut ini: