Dari 33 Provinsi, Jateng Peringkat 1 yang Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin

Liputan6.com, Jakarta Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 15 Januari 2020, jumlah penurunan kemiskinan tercatat paling banyak ada di Jawa Tengah dibandingkan 33 provinsi lain se-Indonesia. Di peringkat kedua ada Jawa Timur (56.250 jiwa), disusul Nusa Tenggara Barat (30.280 jiwa). 

Itu artinya, prestasi Jawa Tengah jauh dalam mengurangi angka kemiskinan melampaui DKI Jakarta dan Jawa Barat. Masing-masing kota hanya mampu menurunkan 3.250 dan 950 penduduk miskin. 

Hal itulah yang menjadikan Jawa Tengah sebagai juara dalam menurunkan angka kemiskinan. Total warga miskin yang berhasil dientaskan selama periode Maret hingga September 2019 sebanyak 63.830 orang.

Namun jika dihitung secara persentase, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah per September 2019 turun 0,22 persen menjadi 10,58 persen dibanding Maret 2019 sebesar 10,80 persen. Angka tersebut masih berada di bawah Papua yang persentase penurunan jumlah penduduk miskin mencapai 0,98 persen, meskipun secara jumlah Jawa Tengah lebih unggul.

Penurunan jumlah penduduk miskin juga tampak pada periode September 2018-September 2019. Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah berkurang 188.020 jiwa dari 3,867 juta menjadi 3,679 juta orang.

Disinggung tentang pencapaian ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan hal itu merupakan buah gotong-royong Pemprov dan Pemerintah kabupaten dan kota. Ia juga mengapresiasi peran Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen sebagai koordinator Satgas Kemiskinan.

"Ini berkat Gus Yasin yang sangat rajin ngurusi kemiskinan. Kami memang sepakat untuk membagi tugas itu. Kami sering komunikasi dengan Kemensos dan Wapres terkait soal data. Kami ingin data ini pasti, ya dia miskin dan diberikan treatment apa, agar semua tepat sasaran," kata Ganjar, saat menghadiri rapat dengan Perkumpulan Aparatur Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) di Kabupaten Semarang, Rabu (15/1).

Namun begitu ia meminta pencapaian ini harus ditingkatkan. "Rasanya, targetnya harus tetap dipicu untuk dinaikkan lagi dengan jumlah penurunan angka kemiskinan yang lebih besar," kata.

Untuk itu pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi. Diantaranya mengubah konsep musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang lebih menonjolkan tema, kreasi dan inovasi dalam pemberantasan kemiskinan.

"Biasanya musrenbang kebanyakan usulnya infrastruktur, kalau ini sekarang cukup dikirim lewat elektronik saja. Sekarang saya minta sesuai tema, ada inovasinya. Misalnya inovasi penurunan angka kemiskinan, pengelolaan desa, bumdes dan lainnya. Sehingga, usulan-usulan dalam Musrenbang itu dapat menyelesaikan kemiskinan," katanya.

Ganjar juga akan mengoptimalkan berbagai potensi lain. Misalnya bekerja sama dengan Baznas, program corporate social responsibility (CSR) perusahaan, filantropi dan Satu OPD Satu Desa Miskin.

"Nanti akan kami kembangkan, mengajak perguruan tinggi, perusahaan, TNI/Polri untuk membina masing-masing minimal satu desa. Kami juga akan membangun sistem, sehingga diharapkan penanggulangan kemiskinan berjalan lebih cepat," terang Ganjar.

(*)