Wabah Hog Cholera, Gubernur Sumut Tak Ada Rencana Musnahkan Massal Babi

Liputan6.com, Medan - Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Utara (Sumut), Azhar Harahap menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut tidak pernah berencana melakukan pemusnahan massal ternak babi setelah virus African Swine Fever (ASF) mewabah.

Penegasan itu diucapkan Azhar menjawab munculnya gerakan #savebabi di media sosial yang menyebut Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, memiliki rencana untuk melakukan pemusnahan massal (stamping out) babi.

Azhar juga menegaskan bahwa stamping out bertentangan dengan peraturan yang ada di Indonesia. Stamping out boleh dilakukan bila hewan ternak terjangkit penyakit zoonosis, sedangkan ASF tidak tergolong zoonosis.

"Tidak ada pernyataan Gubernur Sumut seperti itu. Itu hanya omongan orang tidak bertanggung jawab dan membuat masyarakat Sumut resah," ucap Azhar, Senin (20/1/2020).

Dia menjelaskan, di Indonesia stamping out sendiri bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 95 Tahun 2012. Stamping out bisa dilakukan, kecuali hewan yang terjangkit penyakit zoonosis (berbahaya bagi manusia) harus segera diputus penyebaran virusnya.

Sampai saat ini, tercatat babi yang mati baru mencapai sekitar 39 ribu ekor dari populasi 1.229.741 ekor. Menurutnya, Pemprov Sumut cukup berhasil menekan laju penyebaran virus ASF setelah terdeteksi ada babi yang terinfeksi pada bulan September 2019.

"Sampai saat ini dari hitungan saya, ada sekitar 302 ekor babi yang mati per hari. Padahal, di awal munculnya virus ini, kematian babi sekitar 1.000 ekor per hari," ujarnya.

Pemprov Sumut bekerja keras menekan laju penyebaran virus ASF dengan menerapkan berbagai tindakan seperti menghentikan lalu-lintas distribusi babi, baik yang masuk maupun yang keluar, menghentikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).

Kemudian membuat posko reaksi cepat di setiap daerah, disinfektan dan pendataan babi. Tindakan tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pertanian Republik Indonesia (RI) Syahrul Yasin Limpo Nomor 13758 SE/PK.300/F/12/2019.