Menunggu Revitalisasi Keraton Keresidenan Sukapura Tasikmalaya

Anton Charliyan, salah satu tokoh adat masyarakat sunda mengatakan, berdasarkan data pengelola situs, diketahui jika Keresiden Sukapura merupakan bagian dari Kerajaan Islam Mataram.

Beberapa bukti sejarah yang berhasil dikumpulkan yakni tujuh makam para Raja Sukapura, di komplek pemakaman Dalem Pasir Beganjing.

Kemudian peralatan dan perabotan milik keraton Sukapura, yang terdapat di Museum Alit sekitar Keresiden Sukapura, yang berada di daerah Sukaraja.

“Demikian juga teritori atau wilayah sudah jelas tercatat dalam sejarah, dan ini salah satu peninggalan pada tahun 1632,” ujar Anton, sambil menunjukan bekas reruntuhan bangunan keraton Sukapura.

Menurutnya, kehadiran keresidenan Sukapura merupakan titah langsung Kerajaan Mataram, untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat di wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya saat itu.

Dengan data tersebut, keberadaan keresidenan Sukapura merupakan, bukti warisan cagar budaya yang tetap lestari sejak lama.

“Yang jelas saja ada yayasannya, peninggalannya, makamnya dan lainnya,” kata dia.

Namun meskipun demikian, Anton mengingatkan jika bukti sejarah tersebut, tidak menjadikan sumber ego pribadi, yang berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa.

“Setelah kemerdekaan ini mungkin darah biru yang paling biru, adalah yang berdarah merah putih, NKRI,” ujar dia mengingatkan.

Anton menyatakan, munculnya fenomena kerajaan dan kesultanan baru di tanah air saat ini, dikhawatirkan bakal menimbulkan disintegrasi atau perpecahan bangsa.

“Saat ini justu semangat kedaerahan, kerajaan harus menjadi semangat membangun ke Indonesiaan,” ujar dia.

Ia mencontohkan keberadaan keturunan Keresiden Sukapura sebagai Kerajaan kecil di bawah koordinasi Pajajaran dan Mataram secara nasional saat itu, hingga kini enggan menunjukan identitas sebenarnya,  dalam menjaga kedaulatan bangsa.

“Dulu seluruh kerajaan kesultanan sudah meleburkan diri menjadi NKRI,” kata dia.

Saat ini, jumlah keturunan menak dari Keredenan Sukapura cukup banyak dan tersebar di berbagai wilayah di berbagai daerah mulai Garut, Tasik, Ciamis dan sekitarnya.

“Di Sukapura (wilayah Sukaraja) saja sudah lebih 1000 orang, mau yang mana (Keturunan asli Keresidenan Sukapura),” ungkap dia.

Menurutnya, kehadiran fenomen kerajaan dan kesultanan baru saat ini, harus ditanggapi serius pemerintah, untuk menghindari perpecahan bangsa.

“Kalau sudah mengaku sebagai sultan, sebagai raja akan terkotak-kotak,” ujar dia mengingatkan.

Bahkan ungkapan Keraton Agung Sejagat yang menyatakan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), merupakan bagian dari mereka, sudah mengarah ke makar.

“Ini kan cukup menggelikan dan tidak masuk akal, itu baru muncul di Purworejo dan Bandung, nanti muncul di tempat lainnya,” kata dia.

Seiring maraknya klaim Kerajaan dan Keraton baru di tanah air, Anton meminta pemerintah bertindak tegas, dengan memberikan sangksi berat, yang membuat mereka jera.

“Ini jelas akan membuat disintegrasi bangsa dengan semangat kedaerah, yang sesungguhnya tidak jelas dan tidak dipertanggung jawabkan secara sejarah,” ujar dia.

Menurutnya klaim sepihak yang disampaikan pengurus Kerajaan dan Kesultanan baru saat ini, membuat masyarakat gerah.

Apalagi pernyataan yang mereka sampaikan, tidak berdasarkan sejarah yang utuh, termasuk ihwal keturunan asal mereka.

“Kekuatan sejarah itu justru ada di silsilah, maaf saya saya dari uyut (leluhur) ke sana sudah bingung, apalagi ini sudah berabad-abad, jadi sangat sulit sekali membuktikan,” kata dia.

Anton menyatakan, pembuktian silsilah dari suatu dinasti atau kerajaan membutuhkan kajian dan data yang lengkap. Ia mencontohkan garis keturunan Raja Padjajaran Sri Baduga Maharaja, yang mewariskan kerajaan cukup besar.

“Ada Keraton Sumedang, Keraton Timbang Anteng, kemudian ke sini Priangan, ada (keresidenan) Sukapura, sudah sulit sekali diurut,” ujarnya.