Harap-Harap Cemas Ratusan Petani Pelalawan Supaya Lahannya Tak Dieksekusi

Imbas perseteruan PT PSJ dan PT NWR ini mendapat perhatian dari Rumah Nawacita yang merupakan bagian dari Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI). Founder Rumah Nawacita, Raya Desmawanto berjanji mengawal perjuangan ratusan petani sawit Gondai, Kecamatan Langgam, Pelalawan, Riau.

Raya menjelaskan, petani Gondai tidak harus menjadi korban karena PT PSJ dalam vonis MA dinyatakan menanam sawit tanpa mengantongi izin usaha perkebunan. Menurutnya putusan MA ini harus dihormati karena berkekuatan hukum tetap.

Menurut Raya, kasus ini bisa menjadi pintu masuk “kehadiran negara” untuk melakukan penataan agraria pada lahan/hutan. Baik itu yang berada kawasan hutan atau non kawasan hutan supaya dikelola masyarakat untuk menopang ekonomi masyarakat.

"Ada dua peraturan presiden yang mungkin bisa menyelesaikan polemik ratusan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di Gondai saat ini," lanjutnya.

Pertama penataan agraria melalui program reforma agraria yang diatur Peraturan Presiden nomor 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PTKH) dan Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Kemudian, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 3 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Inver PTKH).

Raya mengatakan, PSJ di Pelalawan mengelola sekitar 9.324 hektare perkebunan sawit, 3.323 di antaranya merupakan objek putusan MA. Dari penelusuran Rumah Nawacita, PSJ hanya mengantongi izin usaha perkebunan seluas 1.500 hektare.

"Jadi ada 4.500 hektare lahan yang dikelola tanpas status yang jelas. Alangkah baiknya masyarakat dan kelompok tani yang terdampak eksekusi itu diberikan 4.500 hektare lahan dalam bentuk TORA karena sudah ada Perpres dan Permen," katanya.

Raya menyarankan Satgas Penertiban Hutan dan Lahan Provinsi Riau menghitung batas-batas kawasan sehingga keberadaan lahan atau hutan memiliki legalitas penguasaan dan pengelolaan yang jelas secara hukum.

"Masyarakat yang terkena dampak dari putusan MA ini harus mendapat prioritas utama sebagai subjek penerima objek reforma agraria. Apakah diselesaikan dengan skema TORA atau perhutanan sosial," jelasnya.

Sementara itu, pakar hukum Universitas Riau DR Erdiansyah mengatakan bahwa putusan MA tidak ada yang salah, meski dalam putusan itu turut mencantumkan PT Nusa Wana Raya (NWR). Dia menganalogikan bahwa jika ada seseorang yang kehilangan sepeda motor, maka korban yang akan melaporkan kehilangan itu ke polisi.

"Begitu juga NWR, karena dia yang merasa kehilangan dan putusannya juga dikembalikan kepada perusahaan," ujarnya.

Simak video pilihan berikut ini: