Sikap Presiden Jokowi Perihal Pro Kontra Pemulangan 660 WNI yang Gabung ISIS

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rahman (Liputan6.com/ Novia Harlina)

Liputan6.com, Padang - Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rahman menyebut 660 WNI yang yang bergabung dengan Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) belum dipastikan diterima lagi di Indonesia. Pemerintah akan melakukan rapat terbatas bersama sejumlah kementerian sebelum mengambil keputusan.

"Presiden Jokowi akan mendengarkan pendepat sejumlah kementerian terkait sebelum mengambil sikap," katanya di Padang, Jumat (7/2/2020).

Fadjroel mengatakan hal itu saat menghadiri salah satu rangkaian kegiatan Festival Cap Go Meh 2020 di Kota Padang, Sumatera Barat.

Menurut juru bicara presiden, 660 orang tersebut saat ini berada di sejumlah wilayah di Timur Tengah. Apapun keputusan nantinya kepentingan nasional merupakan prioritas Jokowi.

Secara pribadi, lanjutnya, presiden tidak setuju mereka diterima kembali di Indonesia karena secara hukum ada Undang-undang yang mengatur yakni Nomor 12 Tahun 2006. Namun keputusan akan diambil setelah rapat terbatas.

Diketahui terdapat sejumlah WNI yang melakukan tindakan simbolis dengan membakar paspor saat bergabung dengan ISIS.

"Kemudian di antara 660 orang itu juga ada yang sudah menjadi tentara di wilayah timur tengah, tentu mereka yang menjadi tentara ini tidak bisa diterima lagi," jelasnya.

Mereka tidak bisa disebut eks-ISIS, kata dia, karena ISIS ini kalah perang. Lalu karena kekalahan tersebut WNI yang bergabung dengan organisasi itu ingin kembali ke Indonesia.

"Bukan eks-ISIS itu, mereka kalah perang dan ingin pulang ke negara ini," sebutnya.

Fadjroel menambahkan presiden perlu mendapat masukan dari berbagai sumber, bukan hanya Kementerian Luar Negeri terkait perlindungan WNI di luar negeri, tapi juga dari BNPT dan BIN supaya dapat keputusan yang tepat.

"Iya Pak Jokowi akan mengeluarkan keputusan setelah rapat terbatas dalam waktu dekat," ucapnya.