Menilik Omnibus Law Cipta Kerja Bersama IKA Undip

Narasumber lainnya, Prof. Dr. Rahayu, SH., MHum., Wakil Ketua LPPM Undip menyoroti aspek ketenagakerjaan yang terdampak RUU Omnibus Law. Ada tujuh aspek yang terdampak yaitu; tenaga kerja asing, perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya (outsourcing), waktu atau jam kerja, pengupahan, PHK dan pesangon, serta sweetener.

Dalam hal pengupahan, misalnya, diatur dalam Pasal 89 angka 23-36. Rahayu menjelaskan, pasal ini mengatur bahwa setiap pekerja atau buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan nasional yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Peundang-undangan.

"Upah ditetapkan berdasar satuan waktu dan satuan hasil. Tetapi, upah minimum tidak dapat ditangguhkan. Dalam hal ini perusahaan tidak mampu membayar upah minimum dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU Ketenagakerjaan atau tindak pidana akan sulit diimplementasikan," jelasnya.

Kaitannya dengan kenaikan upah minimum yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah, Rahayu menilai hal ini berpotensi terjadi migrasi buruh ke daerah yang upah minimumnya lebih tinggi.

"Soal upah yang berbasis jam kerja, ini merupakan hal baru terkait dengan perkembangan ekonomi digital. Harus hari-hati menentukan upah minimumnya, sebagai dasar penghitungan pesangon bila terjadi PHK," paparnya.

Di sisi lain, Prof. Dr. Retno Saraswati, SH., MHum., Dekan FH Undip megatakan, bahwa dalam BAB XIII RUU Omnibus Law, Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini. Hal ini bisa dilakukan setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPR RI. Perubahan ketentuan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

"Ini jelas melanggar, tidak sesuai prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini harus diluruskan. Pemerintah Pusat itu melaksanakan Undang-undang, bukan untuk mengubah undang-undang," ujarnya.

Karena itu, Retno menyarankan agar UU P3 direvisi dan konsistensi terhadap berbagai hal penyimpangan yang telah dilakukan, baik terhadap pengaturan yang ada atau terhadap pengaturan yang baru. Pasalnya, kata Retno, secara filosofis hukum dibentuk untuk mengisi tumpang tindih agar ada kepastian dan keadilan.

"Semoga RUU Omnibus Law ini bisa ideal yang mempunyai kemaslahatan yang baik demi tujuan negara ini," harapnya.

Sementara itu, Ketua IKA UNDIP Maryono berharap forum diskusi ini dapat memberikan masukan yang terbaik bagi suksesnya RUU Cipta Kerja. Pasalnya, peran akademisi dan pelaku usaha amat penting dalam mendukung RUU ini terlaksana dengan baik.

Pihaknya menilai, Indonesia melalui RUU Cipta Kerja ini menjadi lebih baik, pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, lapangan pekerjaan tumbuh secara signifikan, iklim usaha tercipta secara kondusif bagi kemajuan berusaha dan Indonesia dapat menjadi negara yang mempunyai daya saing tinggi di kancah internasional.

Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen kala membuka acara. Pihaknya berharap aturan Omnibus Law ini nanti berjalan dengan baik dan lembaga ketenagakerjaan terkait bisa mengacu pada satu pemahaman, jadi tidak muncul ide-ide diluar pemahaman.

"Tentunya kami berusaha meningkatkan kualitas dan mutu kinerja kami untuk melayani teman-teman khususnya dunia usaha ataupun para investor yang akan melakukan pembangunan di Jawa Tengah," imbuhnya.