Mendagri: Kades Salah Administrasi Dana Desa Jangan Diproses Hukum

Liputan6.com, Palembang - Penyaluran Dana Desa ke rekening desa se-Indonesia tahun ini dianggarkan sebesar Rp856 triliun. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pun meminta kepada kepala desa (kades), untuk bisa melakukan transparansi dalam penyerapan DD tersebut.

Namun, mantan Kapolri ini juga mengingatkan kepada para kades yang belum memahami managemen keuangan, untuk belajar dalam mengelola dana tersebut.

Menurutnya, dari data yang dimiliki Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), ada sekitar 60 persen kades se-Indonesia memiliki riwayat pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) saja.

“Kalau (kades) salah administrasi, jangan langsung diproses hukum. Karena kita tidak tahu kemampuan mereka,” ucapnya, dalam pembukaan Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 di Dining Hall, Komplek Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, Jumat (28/2/2020).

“Ada yang tamatan sarjana, ada juga yang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tapi ada yang tidak punya pengalaman memimpin pemerintah. Mereka bisa salah (input) administrasi,” ujarnya.

Salah satu solusi untuk meningkatkan kemampuan para kades, yaitu dengan menggelar pelatihan administrasi keuangan, managemen dan administrasi pemerintah secara sederhana. Karena, pengelolaan Dana Desa di desa tidak akan serumit di pemerintah provinsi, kota maupun kabupaten.

Pelatihan ini bisa dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) yang ada di kabupaten. Lalu dengan menggandeng Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk materi administrasi pemerintahan. Bisa juga dengan menginstruksikan kepala Dinas Pendidikan (Disdik) di kabupaten masing-masing.

“Beri pelatihan singkat saja selama seminggu secara sederhana. Tidak perlu di gedung, di hotel juga bisa atau kantor bupati secara bertahap. Yang penting dianggarkan oleh pemerintah kabupaten dan provinsi, Kemendagri juga menganggarkan. Itu wajib,” ungkapnya.

Namun berbeda penanganan, jika kades terbukti menggunakan Dana Desa untuk kepentingan pribadi. Terlebih setelah desanya mendapatkan dana tersebut, kadesnya langsung bisa membeli mobil mewah.

Jika kasusnya seperti itu, lanjut Tito, kades tersebut harus langsung diproses hukum. Karena sudah menyalahi penggunaan Dana Desa dari anggaran pemerintah, yang diperuntukkan untuk membangun desa.

“Saya bilang tadi, kalau masalah administrasi, orangnya (kades) baik, warga tahu juga dia baik, kita pelajari dulu mereka. Memberi nasihat dan bantuan (pelatihan). Kalau uangnya dipakai pribadi, langsung beli mobil Pajero, langsung tangkap saja itu,” katanya.