Polda Kepri Gerebek Gudang Pembuatan Masker dan Hand Sanitizer Ilegal

Polda Kepulauan Riau (Kepri) menggerebek sebuah gudang pembuatan masker dan hand sanitizer ilegal atau tanpa izin di Kota Batam, Rabu (4/3/2020).

Liputan6.com, Riau - Polda Kepulauan Riau (Kepri) menggerebek sebuah gudang pembuatan masker dan hand sanitizer ilegal atau tanpa izin di Kota Batam, Rabu (4/3/2020). Gudang milik PT ESM itu terletak di Kompleks Inti Batam Business & Industrial Park Sei Panas.

Dalam penggerebekan itu, Tim Kriminal Khusus Polda Kepri di bawah pimpinan Direktur Reskrimsus Polda Kepri Kombes Pol Hanny Hidayat mengamankan tiga orang dari lokasi.

"Kami berhasil mengamankan S selaku direktur, DD selaku General Manager, dan H selaku Komisaris. Mereka diamankan dari TKP (tempat kejadian perkara)," kata Hanny.

Dia menjelaskan, dari gudang penyimpanan stok barang, tim menemukan masker dan hand sanitizer dari berbagai merek.

Barang-barang tersebut tidak termasuk dalam kelompok Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang memiliki izin penyaluran alat kesehatan.

Polisi selanjutnya mengamankan barang bukti berupa masker merek Jackson Safety R10 N95 Dual Valve sebanyak 57 karton, masker merek Jackson Safety R10 N95 DBS sebanyak lima karton.

Kemudian, masker merek 3M sebanyak sembilan karton, masker merek Drager sebanyak 20 Karton, dan masker merek Active Carbon Mask sebanyak 16 karton.

"Selain itu, kami mengamankan barang bukti hand sanitizer merek Jhonson Professional sebanyak 60 karton atau setara dengan enam botol," ungkap Hanny.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Polda Kepulauan Riau (Kepri) menggerebek sebuah gudang yang diduga melakukan penimbunan masker di komplek pergudangan Sungai Panas, Kota Batam, Kepri, Rabu (4/3/2020).

2 dari 2 halaman

Kelangkaan Masker dan Hand Sanitizer di Kepri

Penggerebekan ini dilakukan atas instruksi Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto karena kelangkaan masker dan hand sanitizer di Kepri, setelah penemuan dua kasus WNI positif Corona.

Atas perbuatannya, para tersangka akan diancam dengan Pasal 106 Undang-Undang (UU) RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan ancaman hukumannya maksimal empat tahun penjara dan atau denda maksimal Rp10 miliar.

Kemudian, Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan atau denda maksimal Rp1,5 miliar.