Harapan Warga Dayak di Badan Otorita Ibu Kota Baru

Liputan6.com, Samarinda - Presiden Joko Widodo telah mengumumkan empat kandidat calon Kepala Badan Otorita Ibukota Baru. Pengumuman itu dilakukan pada Hari Senin, 2 Maret 2020.

Keempat kandidat itu adalah Bambang Brodjonegoro, Basuki Tjahaya Purnama, Abdullah Azwar Anas, dan Tumiyana. Salah satunya akan dipilih dan bertugas mempersiapkan, membangun, hingga proses pemindahan ibu kota baru.

Menanggapi hal itu, sejumlah warga Dayak di Kalimantan Timur berharap agar ada putra daerah yang mengisi jabatan di badan otorita tersebut. Mereka beralasan, keterlibatan putra daerah dalam setiap proses pemindahan ibu kota akan membuat proses pembelajaran bersama.

Tokoh Pemuda Dayak, Jemri Sengir, meminta kepada Presiden Jokowi agar ada putra daerah yang mengisi struktur Badan Otorita Ibu Kota Baru. Pengurus Dewan Adat Dayak Kaltim itu berharap, putra daerah bisa mengisi jabatan minimal Wakil Kepala Badan Otorita.

“Kita tidak menyangsikan kualitas empat nama yang disebut presiden. Tapi setidaknya ada posisi untuk putra daerah mengisi badan otoritas itu,” kata Jemri, Kamis (12/02/2020).

Jemri beralasan, putra daerah sangat mengenal karakteristik kawasan calon ibu kota baru. Sehingga segala upaya pemindahan bisa berjalan baik tanpa penolakan masyarakat.

“Pemerintah pusat tentu membutuhkan dukungan dari warga lokal di Kaltim. Dukungan ini bisa meminimalisir hambatan, salah satunya jika muncul sengketa dan konflik,” sebutnya.

Hal paling penting dari penujukan putra daerah, tambahnya, ibu kota baru nantinya harus mengakomodir kearifan lokal. Dia khawatir, kearifan lokal bakal tersisih jika taidak ada sosok yang mampu mengakomodir itu.

“Kita berharap ada posisi Wakil Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru, dan itu diisi putra daerah,” kata Jemri.

Hal senada juga diungkapkan Veridiana Huraq Wang, Anggota DPRD Kaltim. Dia berharap yang sama agar ada putra daerah mengisi posisi penting di badan otoritas.

“Mungkin pimpinan badan otorita dari Jakarta yang tak diragukan lagi kemampuannya, tapi setidaknya ada orang daerah di dalam struktur organisasi otoritas itu. Supaya nanti bisa mengakomodir kearifan lokal yang ada di Kaltim,” kata Veridiana.