Jabar Ikuti Langkah DKI Soal PSBB, Ini 5 Daerah Prioritas

Sementara itu, Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Pencegahan Covid-19 Jawa Barat Daud Ahmad membenarkan rencana rapat kerja gubernur dengan lima kepala daerah untuk membahas rencana penerapan PSBB di Jabar.

"Perlu disampaikan, malam ini gubernur berencana rapat dengan kepala daerah Bodebek, yakni Wali Kota Depok, Wakil Wali Kota Bogor, Bupati Bogor, Bupati Bekasi, dan Wali Kota Bekasi untuk membicarakan PSBB," kata Daud.

Meski tak merinci daerah mana yang akan menjadi prioritas penerapan PSBB, Daud menjelaskan sejumlah wilayah sudah mengajukan permohonan kepada Menteri Kesehatan selaku pemegang keputusan.

"Sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan, PSBB itu dilakukan permohonan dari level daerah. DKI Jakarta sudah diizinkan oleh Kemenkes, tentu perlu koordinasi kuat dengan wilayah DKI dan penyangga artinya Jabodetabek," ujarnya.

Sampai saat ini, pihaknya belum mengetahui daerah mana selain Bodebek yang mengajukan PSBB.

"Kalau sesuai Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan), pengajuan PSBB bisa oleh gubernur, bupati, dan wali kota. Artinya, bupati dan wali kota bisa langsung ke Kementerian Kesehatan. Datanya ada di menteri," kata Daud.

Terkait anggaran Pemprov Jabar untuk memenuhi kebutuhan warganya selama menjalani PSBB, Daud mengatakan hal itu sudah disiapkan semua kepala daerah, termasuk dari kas provinsi.

"Anggaran kas yang kami terima posisi sekarang ini uang ada. Tapi kebutuhan tidak hanya buat jaring pengaman sosial dan masih kami hitung riilnya ada berapa," ujarnya.