Kuota Pendaftar Kartu Pra Kerja di Sumsel Belum Capai 50 Persen

Liputan6.com, Palembang - Program pemerintah terkait Kartu Pra Kerja untuk masyarakat yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) saat wabah Corona Covid-19, turut diminati warga Sumatera Selatan (Sumsel).

Hingga saat ini, puluhan ribu warga Sumsel berbondong-bondong mendaftar program Kartu Pra Kerja Ini. Namun ternyata, pendaftar Kartu Pra Kerja belum mencukupi setengahnya dari kuota penerima Kartu Pra Kerja yang disiapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, pemerintah pusat sudah memberikan kuota kartu pra kerja sebanyak 83.159 untuk masyarakat Sumsel.

"Sampai hari ini tercatat ada sebanyak 31.202 orang warga Sumsel yang mendaftar Kartu Pra Kerja. Kita mendapatkan kuota 83.159 untuk program ini,” ujarnya, Rabu (8/4/2020).

Para warga Sumsel yang sudah mendaftar, akan langsung terdata di Pemprov Sumsel. Mereka nanti akan dikembangkan untuk potensinya masing-masing.

Untuk pendaftarannya sendiri, bisa melalui website Kartu Prakerja di laman website www.prakerja.go.id. Di tanggal 7-9 April 2020, akan notifikasi peserta, untuk mendaftar secara online di website Kartu Pra Kerja.

Di tanggal 8-10 April 2020, pelatihan akan dimulai secara online. Untuk tahap selanjutnya penerimaan masih dibuka sampai kuota terpenuhi melalui prakerja.sumsel@gmail.com.

Syarat untuk mendaftar program Kartu Pra Kerja cukup sederhana. Para peserta harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), bukan Warga Negara Asing (WNA).

“Untuk syarat lainnya yaitu berusia minimal 18 tahun ke atas, tidak ada batasan usia maksimal serta tidak sedang mengikuti pendidikan formal, seperti sekolah dan kuliah,” ucapnya.

Gubernur Sumsel mengungkapkan, para peserta pun akan mendapatkan pelatihan dan dana insentif dengan total Rp 3.550.000 per orang.

Dana tersebut akan diberikan secara bertahan, yaitu pelatihan online sebesar Rp1 juta, Rp600.000 akan diberikan selama empat bulan berturut-turut. Serta uang sebesar Rp150.000 untuk tiga kali survey.

Metode pelatihannya diberlakukan secara online dan offline. Penyelenggara pelatihannya juga berasal dari kalangan berkompeten, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga pelatihan yang sudah teruji dan lain-lain.