'Hukuman' Kentongan Intai ODP Covid-19 yang Bandel Keluar Rumah di Cilacap

Riwayat empat pasien menunjukkan bahwa mereka tinggal di daerah atau setidaknya pernah singgah di wilayah pandemi Corona Covid-19. Pun dengan kasus positif sebelumnya, yang menunjukkan bahwa para pasien tertular di wilayah lain.

Karenanya, Pemkab Cilacap mengimbau agar para perantau tak mudik ke Cilacap. Namun, imbauan itu tak sepenuhnya dipatuhi. Hingga akhir Maret 2020 lalu, misalnya, sebanyak 16 ribu lebih pemudik telah tiba di Cilacap.

Gugus tugas Covid-19 tingkat kabupaten hingga desa pun khawatir. Terlebih, sebentar lagi Ramadan tiba yang hampir dipastikan akan menyebabkan lonjakan jumlah pemudik.

Contoh kecil terjadi di Desa Rejamulya, Kedungreja, Cilacap. Di desa ini hingga 7 April 2020 terdapat 208 perantau yang tiba di kampung halaman.

Protokol Covid-19 diterapkan untuk pemudik. Di antaranya, mereka harus melapor ke RT, RW atau desa. Selain itu mereka pun wajib karantina diri setidaknya 14 hari.

Sebagian besar mau menjalankan protokol ini. Tetapi, ada juga yang bengal. Dengan berbagai alasan, mereka keluar rumah yang mestinya sangat dilarang. Padahal, mereka adalah orang dalam pemantauan (ODP) risiko tinggi, lantaran tinggal di wilayah pandemi Corona.

“Ya, sekitar 90 persen taat. Tergantung sifatnya ya. Tetap ada yang keluar,” ucap Imbaryanto, Kepala Desa Rejamulya.

Imbaryanto mengatakan, relawan gugus tugas akan langsung menegur ODP yang tak disiplin itu. Relawan juga akan memberi tahu melalui grup perpesanan Covid-19 yang beranggotakan relawan, yang terdiri dari pemuda, lembaga desa, polisi, TNI, dan lain sebagainya.

Tetapi, upaya ini pun kadang tak cukup mujarab bikin ODP risiko tinggi mengurung diri di rumah. Musababnya sama, tak ada hukuman setimpal untuk ODP yang berkeliaran.

Kelemahannya adalah tidak ada perangkat hukum atau aturan lain yang membuat gugus tugas bisa memaksa ODP untuk disiplin karantina diri. Karenanya, paling mungkin adalah hukuman sosial.

Wujud hukuman sosial ini pun bisa berkiblat kepada kearifan lokal yang sebenarnya sudah sangat dikenal warga, yakni kentong. Usulan kentong sebagai piranti hukuman sosial itu mengemuka dalam dalam diskusi grup terarah (FGD) penanganan Covid-19 di Rejamulya, Selasa, 7 April 2020.

“Bisa dicoba misalnya, dengan titir kentongan. Itu sekaligus sebagai peringatan untuk warga lainnya,” ucap Syaiful Mustain, Wakil Ketua DPRD Cilacap.

Syaiful beralasan hingga saat ini belum ada hukum yang bisa menjerat ODP. Karenanya, butuh kesadaran ODP untuk karantina mandiri.

Dia menilai, hukuman sosial itu akan membuat mekanisme kontrol gugus tugas Covid-19 berjalan lebih efektif. Terlebih, gugus tugas bakal menghadapi masa-masa sulit ketika jumlah perantauan membludak.

Data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covd-19 Cilacap, pada 9 April 2020 jumlah ODP mencapai 1.172 orang, dengan rincian 500 orang sudah selesai pemantauan dan dinyatakan sehat, sedangkan 672 orang masih dalam pemantauan.

Jumlah PDP 48 orang, dengan rincian 29 orang negatif, dan 19 orang menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Adapun jumlah kasus Covid-19 positif sebanyak delapan orang, dengan rincian tujuh orang dalam perawatan dan satu orang meninggal dunia.

Simak video pilihan berikut ini: