Sukses

Kabar Baik, Sebentar Lagi NTT Punya Laboratorium SWAB PCR Covid-19

Pemerintah provinsi NTT bakal memiliki Laboratorium SWAB PCR Rest PCR sendiri.

Liputan6.com, Kupang- Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) mengatakan, dalam waktu dekat, pemerintah provinsi NTT bakal memiliki Laboratorium SWAB PCR Rest PCR sendiri.

Viktor mengatakan hal itu usai rapat kerja Pemprov NTT dengan Menteri Sosial RI melalui video telekonferensi, Kamis, 16 April 2020.

Mantan Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem ini juga menyampaikan terima kasih kepada Menteri Sosial RI karena telah memberi bantuan jaring pengaman sosial bagi 300 ribu Kepala Keluarga (KK) selama tiga bulan (April-Juni 2020).

“Saya minta 21 April atau paling lambat akhir bulan ini kita akan memiliki lab PCR sendiri," ujarnya.

Ia juga menyoroti pernyataan bupati/wali kota terkait hasil tes cepat atau Rapid Test agar jangan membuat masyarakat panik dan ketakutan. Ia meminta semua kepala daerah untuk mempercayakan juru bicara gugus tugas penanganan penyebaran covid-19, agar informasi untuk media melalui satu pintu.

"Kalau belum Swab PCR sudah teriak positif covid-19, maka akan membuat masyarakat panik. Pemimpin di daerah jangan membuat masyarakat panik dan takut. Jika pemimpin membuat masyarakat ketakutan, maka itu hanya pemimpin bodoh,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi NTT Emelia Nomleni mengatakan, dalam konteks penganggaran, DPRD NTT bersama Pemerintah telah berkoordinasi untuk pengadaan PCR Test. Hal itu dilakukan agar laboratorium PCR Covid-19 segera beroperasi.

“Persetujuan anggaran ini sebagai bentuk dukungan dan sebagai kewajiban pemerintah untuk membantu masyarakat,” tandasnya.

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.

Simak Video Pilihan Berikut Ini:

2 dari 2 halaman

Media Jangan Ciptakan Kepanikan

Viktor juga meminta media di NTT untuk tidak menulis berita yang bikin panik masyarakat terkait mewabahnya virus corona atau covid-19.

Menurut dia, wartawan sebagai penyambung lidah pemerintah dan masyarakat, agar tidak membesar-besarkan pemberitaan terkait orang dalam pantauan (ODP).

“ODP atau orang dalam pemantauan itu tidak ada apa-apa, mereka belum dikatakan positif karena orang itu hanya dipantau, akibat riwayat perjalanannya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, jika dalam pemeriksaan berkala dinaikkan menjadi PDP atau pasien dalam pengawasan, lalu dinaikkan status menjadi suspect baru boleh ditulis positif covid-19.

“Orang baru pulang dari Jawa, ya, ODP saja, jangan tambah lagi Covid-19. Tolong jangan ditulis lagi, cukup orang dalam pengawasan,” katanya.

Ia meminta wartawan di seluruh Nusa Tenggara Timur agar dalam memberitakan wabah Covid-19, tidak membuat panik masyarakat.

“Cukup tulis saja orang dalam pengawasan, jangan ODP Covid-19. Orang baik-baik kok ditambah Covid-19 ini kan jadi masalah, cukup provinsi lain menulis seperti itu, kita di Nusa Tenggara Timur jangan,” tutupnya.