Ritus Mudik, Kangen Membawa Petaka

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, dalam jumpa pers di Gedung BNPB, Minggu (19/4/2020) melaporkan kesiapan desa dalam memantau pergerakan pemudik di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

Setidaknya sudah ada 40.000 atau sekitar 54 persen desa di Indonesia yang sudah membentuk relawan desa demi mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).

Dalam tugasnya, relawan desa juga diharuskan membentuk pos jaga desa, untuk memantau moblitas warga desa, baik dari dalam maupun keluar.

"Supaya memberikan rasa aman," katanya.

Desa yang sudah membentuk pos jaga desa sekitar 8.400an desa. Sementara ada 31.615 desa, 42 persen sudah melaukan pemantauan terhadap pemudik.

Pemudik yang datang dari luar desa harus diberikan status Orang Dalam Pantauan (ODP), dan perlu melakukan isolasi mandiri. Keterbatasan ruang isolasi mandiri di rumah, membuat relawan desa perlu menyiapkan ruang isolasi yang memanfaatkan fasilitas umum, seperti Gedung sekolah, balai desa, dan lainnya.

"Desa yang sudah menyiapkan ruang isolasi untuk ODP yang datang ke desa dengan fasilitasnya ada 8.954 desa, dengan fasilitas 35 ribu tempat tidur,” ungkap Abdul Halim.  

Dirinya juga mengatakan, berdasarkan ketetapan Permendes PDDT No 11 tahun 2019, dana desa bisa digunakan masyarakat desa untuk mengatasi virus corona (Covid-19).

Abdul Halim juga mengharapkan masyarakat desa memegang teguh filosofi gotong royong dalam penanganan pandemi ini. Hal itu perlu dilakukan agar permasalahan bisa cepat diselesaikan.

"Itu (gotong royong) salah satu filosofi yang hanya dimiliki bangsa Indonesia, modal dasar yang harus kita kembangkan terus," katanya.

Pos jaga dan filosofi gotong royong saja belum cukup untuk menghadapi skenario terburuk penyebaran virus corona hingga ke desa-desa. Jika pemerintah tak punya inovasi membendung gelombang arus mudik menjelang hari raya, pemerintah provinsi perlu menyediakan rumah sakit khusus bagi pasien virus corona (Covid-19).

Bahkan rumah sakit khusus itu perlu ada di tiap kabupaten dan kota. Rumah sakit ini antara lain bisa menggunakan rumah sakit yang sudah ada, atau mengalihfungsikan bangunan dan gedung fasilitas umum untuk diubah menjadi rumah sakit khusus pasien Covid-19.

Syahrial Syarif, Pakar Epidemologi UI sejak lama mengingatkan pemerintah provinsi untuk bersiap menghadapi skenario terburuk penyebaran virus corona di daerah.

Dirinya mengatakan, perbandingan kebutuhan rumah sakit di daerah untuk merawat pasien Covid-19 dengan gejala ringan-sedang dan berat harus 4 berbanding 1. Artinya, kalau provinsi punya 1.000 bed, perlu 4.000 bed untuk pasien ringan sedang.  

"Alihfungsi wisma atlet bisa jadi contoh. Namun Pemda harus memaksimalkan kerja sama dengan swasta yang ada juga," katanya. 

Kerja sama pemda dan swasta itu bisa menggunakan skema RS pemerintah dan swasta tipe B dan C digunakan untuk merawat pasien yang serius, sementara RS tipe D digunakan untuk pasien ringan dan sedang.

"Jika tidak cukup, baru bisa menggunakan fasilitas yang dialihfungsikan untuk merawat pasien sedang dan ringan," katanya. 

Skenario ini, kata Syahrial, paling tidak perlu dipertimbangkan daerah-daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Kalimantan Timur.