Kuasa Hukum Minta Mantan Bupati Muara Enim Dibebaskan dari Dakwaan

Liputan6.com, Palembang - Sidang online kasus dugaan suap yang menjerat Mantan Bupati Muara Enim Ahmad Yani kembali digelar, di Pengadilan Negeri (PN) Palembang Sumatera Selatan (Sumsel) pada hari Selasa (28/4/2020) siang.

Digelarnya sidang online ini, bertepatan setelah tim Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menangkap dua pejabat Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan (Sumsel). Yaitu Ketua DPRD Muara Enim Aries HB dan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Muara Enim Ramlan Suryadi.

Dalam sidang lanjutan ini beragendakan pleidoi yang dibacakan oleh tim pengacara dengan 15 materi pembelaan.

Diungkapkan Kuasa Hukum terdakwa Maqdir Ismail, dengan berbagai bukti dan keterangan yang dikumpulkan, terdakwa tidak terbukti secara sah dan bersalah dalam tindakan korupsi. Dia juga meminta pihak pengadilan bisa membebaskan Ahmad Yani dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.

“Mengeluarkan terdakwa dari Rutan Kelas 1 Palembang, memulihkan hak-hak Ahmad Yani dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya, barang bukti yang disita harus dikembalikan, membuka blokir rekening yang tidak berkaitan dengan kasus ini,” ucap Kuasa Hukum mantan Bupati Muara Enim.

Menurutnya, terdakwa baru mengenal Robi Okta Fahlevi dari Elfin, setelah memenangi Pilkada Muara Enim. Ahmad Yani tidak mengetahui kiprah Robi sebagai pengusaha di Kabupaten Muara Enim.

Ahmad Yani juga dinilainya tidak memiliki kepentingan, untuk membantu Robi dalam mendapatkan proyek di Kabupaten Muara Enim Sumsel.

Robi justru memiliki hubungan keluarga dengan lawan politik terdakwa, yang sekaligus menjadi pendukungnya pada saat mengikuti Pilkada Muara Enim. Sedangkan Elfin adalah orang kepercayaan rival terdakwa saat Pilkada Muara Enim.

“Terdakwa telah dilibatkan dalam perkara ini, dia menjadi target dari Robi dan Elfin untuk dinyatakan bersalah dalam perkara ini. Baik Robi maupun Elfin, memiliki motivasi untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap terdakwa,” katanya.

Dia mengatakan, perkara ini sarat kepentingan politik, untuk menjatuhkan terdakwa sebagai Bupati Muara Enim yang belum genap 1 tahun menjabat. Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK, lanjutnya, tidak tepat ditunjukan kepada terdakwa.

Dari hasil penyadapan terhadap komunikasi antara terdakwa dan Elfin Muchtar, tidak ada pembicaraan, isyarat maupun kode-kode yang mengarah kepada rencana pemberian uang sebesar USD35,000 kepada Kapolda Sumsel yang saat itu dijabat oleh Firli Bahuri.