Dampak Covid-19, Diskominfo Jabar Terima 40.787 Aduan Bansos

Liputan6.com, Bandung - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Setiaji melaporkan, sebanyak 40.787 warga yang terdampak virus Corona Covid-19 mengadu terkait bantuan sosial (bansos). Aduan tersebut disampaikan melalui aplikasi Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar (Pikobar) hingga Selasa (28/4/2020).

Menurut Setiaji, aduan tersebut nantinya akan diverifikasi kepada Ketua RW melalui aplikasi Sapa Warga. "Sejak 13 April sampai 28 April 2020, aduan yang masuk 40.478," kata Setiaji.

Setiaji mengatakan, laporan terkait bantuan sosial adanya di Pikobar lewat fitur aduan. Sedangkan, di Sapa Warga untuk verifikasi penerima bantuan sosial.

Aplikasi Sapa Warga dikembangkan Pemda Provinsi Jabar untuk memangkas jarak komunikasi masyarakat dengan pemerintah. Semua Ketua Rukun Warga (RW) dapat mengakses aplikasi Sapa Warga dan menjadi penanggung jawab.

Setiaji mengatakan, Ketua RW bisa mengusulkan penerima bansos dengan melampirkan identitas, lokasi, dan permasalahan yang terjadi di lingkungannya.

"Kami berkerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Sosial, agar ketua RW mendapatkan informasi dan terlibat aktif melaporkan. Kami juga bekerja sama dengan PT Pos Indonesia agar Ketua RW melakukan aktivasi Sapa Warga," katanya.

Sementara itu, Ketua Divisi Logistik Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Arifin Soedjayana mengatakan, saat ini sudah sekitar 20.600 paket bansos telah dibagikan kepada warga terdampak Covid-19 di seluruh Jabar.

Bansos senilai Rp500 ribu dari Pemprov Jabar merupakan salah satu dari sembilan pintu bantuan kepada warga terdampak pandemi Covid-19.

Arifin menyatakan, pihaknya terus menyempurnakan data penerima bansos. Di samping itu, penyaluran pun bansos dilakukan. Pada tahap pertama penyaluran fokus di wilayah Bodebek dan Bandung raya. Kendati begitu, Pemda Provinsi Jabar mengebut pemadanan data dan validasi data di seluruh kabupaten/kota.

"Sambil menunggu evaluasi data, data yang sudah fix, dan sudah dipadankan dengan Disdukcapil, dengan dari RT/RW. Itu juga sudah disalurkan. Mungkin hanya lima kabupaten/kota lagi yang masih melakukan pemadanan data," kata Arifin.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini