Sukses

Tangani COVID-19, Pemko Medan Terbitkan Perwal Karantina Kesehatan

Pemerintah Kota (Pemko) Medan menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Karantina Kesehatan.

Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution
Perbesar
Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution mengatakan, Perwal Karantina Kesehatan telah diterbitkan dan akan berlaku pada 1 Mei 2020.

Liputan6.com, Medan - Pemerintah Kota (Pemko) Medan menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Karantina Kesehatan. Perwal diterbitkan sebagai upaya pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan virus Corona COVID-19 di Kota Medan.

Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution mengatakan, Perwal Karantina Kesehatan telah diterbitkan dan akan berlaku pada 1 Mei 2020. Perwal diterbitkan setelah melihat kondisi COVID-19 dan mempertimbangkan berbagai hal.

BACA JUGA: Kolam Retensi USU Rampung Dibangun, Warga: Air Cepat Surut dan Tak Lagi Masuk Rumah
BACA JUGA: Puluhan Ribu Relawan Sofyan Tan Hadiri Kampanye Akbar Edy Rahmayadi-Hasan Basri, Siap Dukung!
BACA JUGA: Raih Penghargaan Adipura 2023, Bukti Bobby Nasution Bisa Buat Lingkungan Kota Medan Bersih

"Perwal ditandatangani dan akan mulai efektif besok," kata Akhyar, Kamis (30/4/2020).

Baca Juga

Perwal Karantina Kesehatan berisi sejumlah aturan, diantaranya melakukan skrining awal bagi warga yang masuk ke Kota Medan. Artinya, akan ada pemeriksaan suhu tubuh bagi setiap warga di pintu masuk Kota Medan.

Jika ditemukan salah satu gejala COVID-19, misalnya suhu badan mencapai 38°, maka akan dilakukan karantina rumah karena sudah masuk dalam kategori Orang Dalam Pengawasan (ODP). Selain ODP, karantina rumah akan diberlakukan bagi Pelaku Perjalanan (PP) dan Orang Tanpa Gejala (OTG).

Kemudian warga akan diawasi melalui tiga pilar, yakni tingkat kecamatan, koramil dan polsek setempat. Perwal Karantina Kesehatan lebih ditujukan sebagai bentuk konkrit penanganan COVID-19 di Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Warga yang di karantina rumah terkait COVID-19 akan diberikan hak hidupnya, yang standar dan layak menurut kemampuan yang ada.

"Jadi, tidak hanya sekedar imbauan. Tapi sudah menjadi regulasi," tegas Akhyar.

Terkait penerbitan Perwal Karantina Kesehatan, akan ada sanksi apabila ada yang melanggar. Nantinya akan ada sanksi yang bersifat administratif, juga akan ada sanksi yang ditangani pihak kepolisian.

Saksikan juga video pilihan berikut:

Juru Bicara pemerintah Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, terus meminta masyarakat untuk menunda mudik jelang Lebaran 2020 di tengah wabah Corona. Sebab, pandemi Covid-19 berpotensi menyebar lebih luas, apabila terjadi pergerakan masyarakat dari s...

2 dari 2 halaman

Aturan Mengikat

Akhyar Nasution meminta masukan kepada Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jhonny Eddizon Isirr
Perbesar
Kapolrestabes menyambut baik dan siap mendukung Perwal Karantina Kesehatan. Dikatakannya, Polrestabses Medan siap berkolaborasi dengan Pemko Medan dalam rangka penangan COVID-19 di Kota Medan

Sebelum Perwal diterbitkan, Akhyar Nasution meminta masukan kepada Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jhonny Eddizon Isir, pada Senin, 27 April 2020. Akhyar juga mengharapkan dukungan penuh seluruh jajaran Kapolrestbaes Medan.

Kapolrestabes menyambut baik dan siap mendukung Perwal Karantina Kesehatan. Dikatakannya, Polrestabses Medan siap berkolaborasi dengan Pemko Medan dalam rangka penangan COVID-19 di Kota Medan.

Tidak itu saja, Polri juga ikut serta melakukan deteksi terhadap progam jaringan pengaman sosial, guna memastikan bantuan yang diberikan kepada masyarakat tepat sasaran guna menghindari terjadinya kericuhan.

"Apabila pelaksanaan bantuan jaringan pengamanan sosial berlangsung baik dan tepat sasaran, kecil kemungkinan terjandinya kerawanan," jelas Kapolrestabes.

Selain Kapolrestabes Medan, masukan juga diminta dari Dandim 0201/BS, Kol Inf Roy Hansen J Sinaga. Dalam penyampaiannya, ada beberapa masukan yang diajukan Dandim guna menyempurnakan Ranperwal Karantina tersebut.

Masukan diantaranya, kemungkinan adanya sanksi yang diberikan kepada masyarakat jika kedapatan melanggar aturan yang telah ditetapkan. Hal ini guna memberi efek jera bagi masyarakat.

"Jika sudah Perwal, artinya sudah ada aturan yang lebih mengikat. Kita berharap, masyarakat dapat memahami, mengetahui dan mengerti sehingga meminimalisir pelanggaran," Dandim menandaskan.