Alasan Polisi Sewa Jet Pribadi Seharga Ribuan Dolar AS per Jam Masuk Sultra

Kabupaten Konawe Utara merupakan salah satu kabupaten dengan IUP terbanyak di Sulawesi Tenggara. Tercatat di Kementerian ESDM, ada 37 IUP resmi dengan hanya 3-4 pengusaha lokal yang memiliki izin di wilayah itu.

Sisanya, pemegang IUP merupakan pengusaha besar di Indonesia. Lokasi yang diselidiki tim Dit Tipidter Bareskrim, salah satunya milik pengusaha yang berdomisili diluar daerah. Selain 37 pemegang IUP, ada puluhan perusahaan ilegal dan legal yang menambang nikel di wilayah itu. 

Beberapa di antaranya, terpantau sedangkan sisanya tetap beroperasi meskipun dampaknya ikut berkontribusi pada banjir besar Konawe Utara pada Juni 2019 lalu. Kedatangan tim Bareskrim ke Konawe Utara, menyelidiki adanya aktivitas perusahaan yang memanfaatkan lokasi tambang nikel di luar IUP resmi yang terdaftar.

Sebelum kedatangan Bareskrim kedua kalinya pada Selasa (5/5/2020), tim yang dipimpin Kombes Pol Pipit Rismanto ini sudah pernah datang pada pertengahan Maret 2020. Kedatangan mereka, merupakan lanjutan dari penindakan tujuh perusahan yang dilaporkan menyerobot hutan lindung.

Di antaranya, PT PNN, PT BP, PT RMI,  PT NPM, PT AMPA, PT JM, dan PT TNI. Ketujuhnya, diduga menyerobot hutan lindung dalam status mereka sebagai perusahaan join operasi terhadap pemilik IUP resmi.

Hal ini dibenarkan Kadiv Humas Mabes Polri Brigjen Pol Argo Yuwono, Jumat (8/5/2020). Dia menyatakan, komitmen kepolisian untuk mengawasi ketujuh perusahaan ini mestinya dibantu oleh masyarakat dan Pemda.

"Semua ada tahapnya, kami juga perlu ada waktu menyelesaikan proses hukum," ujarnya.

Kabid Humas Polda Sultra AKBP Ferry Walintukan SIK membenarkan, dari tujuh LP di Konawe Utara ada 3 laporan yang ditangani Polda Sultra. Ketiga LP ini, dilimpahkan oleh Mabes Polri.

"Alasannya, saya belum dapat laporan. Namun, memang benar soal dugaan penyerobotan hutan lindung," ujar Ferry.

Informasi yang dihimpun, ketiga perusahaan yang dilimpahkan di Polda Sultra ini adalah PT AMPA, PT JM, dan PT TNI. Ketiganya mengaku bekerja di bawah arahan PT BP sehingga diduga menyerobot hutan lindung. Direktur PT BP bernama Andi Uci, menurut Kadiv Humas Polri datang untuk dikonfrontir dengan saksi-saksi lainnya.

Kedatangan anggota Dit Tipidter Mabes Polri ke Kota Kendari menggunakan jet pribadi dan menginap pada salah satu hotel di Kota Kendari, dilakukan saat pandemi Covid-19 melanda wilayah ini. Diketahui, Pemkot Kendari dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, melakukan pembatasan aktivitas warga termasuk aktivitas penerbangan.

Menurut Protokol Penanganan Covid-19, pendatang atau warga yang baru bepergian dari daerah terjangkit, sebelum masuk ke wilayah dengan penyebaran Covid-19, harus melakukan monitoring mandiri. Lamanya, selama 14 hari dengan tinggal di rumah.

Jubir Gugus Tugas Covid-19 Provinsi dr Rabiul Awal mengatakan, sebaiknya 8 orang dari Bareskrim ini melakukan monitoring mandiri.

"Jika ada pemeriksaan dan agresif, maka pemeriksaan dan tes Covid-19 tidak salah dilakukan kepada mereka," ujar Rabiul Awal.

Penjelasan Rabiul Awal dijabarkan dalam Protokol Kesehatan yang dikeluarkan Dirjen Pencegahan Penyakit Kemenkes RI Maret 2020. Pelaku perjalanan dari Negara/ wilayah dengan transmisi lokal Covid-19 maka harus melakukan karantina mandiri selama 14 hari sejak kedatangan.

Selama masa karantina diharuskan untuk tinggal sendiri di kamar yang terpisah, menghindari kontak dengan anggota keluarga lainnya dan tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah.