Tak Kompak, Pemprov NTT dan Kabupaten Ende Tentang Penerbangan

Sementara itu, juru bicara gugus tugas covid-19, Marius Ardu Jelamu mempertanyakan kebijakan pemkab Ende yang menutup jalur udara, laut dan darat. Bupati Ende, Djafar Achmad seharusnya berkoordinasi lebih dahulu dengan pemrov soal penutupan tersebut.

"Penutupan itu, tidak jauh beda dengan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), sementara Ende belum memiliki kasus positif covid-19. Terlebih, Pemberlakuan PSSB itu juga harus mendapat izin resmi dari Kemenkes setelah mempertimbangkan kasus di wilayah itu," katanya.

Penutupan wilayah itu, kata Marius, berpotensi menimbulkan banyak persoalan. Keberadaan Kabupaten Ende yang berada ditengah Pulau Flores, dimana menjadi pintu masuk dan keluar tranportasi darat antara beberapa kabupaten disekitaranya.

Bupati Djafar Achmad, pada 29 april lau menerbitkan surat larangan orang untuk keluar masuk di wilayah Ende, baik melaui darat, laut dan udara. Surat larangan itu, tertuang dalam surat edaran nomor BU.550/Dishub.12/231/IV/2020 tentang pengendalian transportasi selama mudik Lebaran dan Idul Fitri 1441 H.

Dengan pemberlakuan surat ini, kendaraan hanya diizinkan menaikan dan menurunkan penumpang dan tidak diberkenankan berhenti ditempat lain, termasuk rumah makan. Kebijakan itu, diikuti dengan penempatan tenaga medis disetiap pintu perbatasan.

"Saya pikir, penempatan tenaga medis ini baik untuk memastiakan orang yang keluar masuk dalam keadaan sehat dan kita mendukung. Namun penutupan wilayah itu, harus dikomunikasikan dulu dengan pemerintah provinsi," katanya.