Pakar Epidemiologi Bicara soal PSBB Jabar, Sudah Saatnya Dilonggarkan?

Pemeriksaan PSBB — Petugas Dishub Kota Bandung menghentikan pemotor di check point atau titik pemeriksaan PSBB Jalan Rajawali, Rabu (6/5/2020). Ketidaklengkapan pengendara terkait sarung tangan dan masker jadi berkah bagi pedagang. (Liputan6.com/Huyogo Simbolon)

Liputan6.com, Bandung - Pakar Epidemiologi Universitas Padjadjaran Pandji Fortuna Hadisoemarto menilai pergerakan masyarakat amat krusial dalam menekan kasus virus Corona (Covid-19) di Jawa Barat. Oleh karena itu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) belum saatnya dilonggarkan.

Menurut Pandji, semakin kecil presentase pergerakan masyarakat, semakin cepat pandemi Covid-19 ditanggulangi. Hal tersebut didapat berdasarkan permodelan yang ia buat.

"Jadi permodelan saya itu membuat simulasi bagaimana Covid-19 akan menyebar di Jabar dengan skenario. Yang pertama skenarionya kondisi sekarang. Nampaknya, walau PSBB sudah berhasil menurunkan transmisi, tetapi masih ada sisa transmisi yang mana menyebabkan kita masih melihat ada kasus-kasus baru setiap hari," kata Pandji dalam jumpa pers yang disiarkan langsung Humas Jabar di Youtube, Rabu (13/5/2020).

Pandji menjelaskan, jika pergerakan masyarakat tidak dapat ditekan lebih kecil, pandemi Covid-19 baru bisa teratasi sampai tiga tahun ke depan. Maka itu, ia mengimbau agar pergerakan masyarakat terus ditekan.

"Intinya apa? PSBB ini saya simulasikan dengan pengetatan sedikit lagi saja, itu kita bisa mempercepat habisnya wabah Covid-19 di Jabar dalam waktu kurang dari satu bulan," ucapnya.

Pandji menambahkan, berdasarkan permodelan yang ia buat menimbulkan bahwa PSBB diktatkan agar terjadi penurunan dengan cepat.

Simak video pilihan di bawah ini:

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengumumkan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) se-Jabar di Gedung Pakuan, Sabtu (2/5/2020). PSBB tingkat Provinsi Jar mulai diberlakukan 6--19 Mei 2020.

2 dari 2 halaman

Hati-hati Melonggarkan PSBB

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jabar Berli Hamdani menegaskan, kebijakan relaksasi pembatasan sosial harus diterapkan secara hati-hati dan penuh perhitungan. Maka itu, Pemprov Jabar terus mengkaji semua aspek, mulai dari kesehatan, ekonomi, sampai sosial.

"Pemda Provinsi Jabar sedang mengerahkan dan menampung pendapat dan kajian para ahli dari berbagai aspek, seperti kesehatan, ekonomi, bahkan sosial. Mudah-mudahan hasilnya segera bisa disampaikan," kata Berli.

Penguatan koordinasi, penerapan aturan PSBB, dan edukasi masyarakat, menjadi upaya-upaya yang diambil Pemda Provinsi Jabar, supaya pada Juni 2020 kasus Covid-19 melandai. Koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional maupun Gugus Tugas Kabupaten/Kota pun ditingkatkan.

Beragam upaya tersebut menentukan pengendalian Covid-19 di Jabar. Termasuk pengetesan masif dengan metode teknik reaksi rantai polimerase (PCR) atau tes swab selama PSBB tingkat provinsi berlaku. Tujuannya menemukan peta persebaran Covid-19 yang tepat.

"Ada banyak hal yang menjadi pertimbangan, termasuk psikologis masyarakat. Kemudian yang menjadi pertimbangan pelonggaran PSSB adalah kegiatan ekonomi masyarakat. Tentu saja, kegiatan ekonomi harus disertai dengan jaga jarak dan disiplin kenakan masker," ucap Berli.

Berli menyatakan, upaya tersebut harus disertai kedisiplinan masyarakat dalam menjaga jarak dan membatasi pergerakan manusia, karena berkontribusi besar menghentikan rantai penularan dan mengendalikan Covid-19.

"Masyarakat diharapkan kerja sama dan dukungan penuh terhadap pemberlakuan PSBB tingkat provinsi ini. Bentuk partisipasi masyarakat ini dapat berupa upaya-upaya mandiri, baik perorangan maupun kelompok, dalam menegakkan dan menerapkan protokol kesehatan," ujarnya.