Percepat Penanganan Covid-19, 3 Laboratorium Tes PCR Disiapkan Jelang PSBB Malang Raya

Khofifah Indar Parawansa di Malang bersama Kapolda Jawa Timur Irjen Fadil Imran dan Pangdam V Brawijaya Mayjen Widodo Iryansyah menggelar rapat bersama Wali Kota Malang, Bupati Malang, dan Wali Kota Batu jelang penerapan PSBB di Malang Raya.

Rapat bersama itu dilaksanakan di Gedung Bakorwil Malang mulai petang hingga malam. Mulai dari paparan kesiapan, menggodok peraturan wali kota dan bupati agar segera disahkan sebagai dasar aturan teknis PSBB di Malang Raya.

PSBB di Malang Raya diberlakukan selama 14 hari. Tahap awal, disosialisasikan kepada masyarakat selama Kamis-Sabtu ini. Kemudian kebijakan itu resmi diterapkan pada Minggu, 17–31 Mei mendatang.

"Tiga hari pertama sejak diberlakukan, masih ada imbauan dan teguran. Tapi setelah itu sudah ke penindakan," ucap Khofifah.

Masyarakat diharapkan memahami kebijakan ini sebagai salah satu strategi mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Corona Covid-19. Masyarakat pun harus terlibat aktif agar upaya pencegahan bisa berhasil dengan signifikan.

"Saya lihat Malang Raya sangat siap. Sesunggguhnya keterlibatan di level paling bawah jadi salah satu kunci sukses pencegahan virus," papar Khofifah.

Pemda Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang pun sudah bersiap jelang penerapan PSBB di wilayah mereka. Meskipun untuk peraturan wali kota dan bupati belum disahkan dan digodok bersama pemprov sampai malam ini.

"Malam ini juga disiapkan, kalau sudah yang tinggal disahkan saja. Isinya tak jauh berbeda dengan peraturan menteri kesehatan dan peraturan gubernur," kata Wali Kota Malang, Sutiaji.

Soal pasar tradisional misalnya, bakal ditata dengan sistem ganjil genap agar tiap lapak tidak berdekatan. Sementara tempat ibadah tetap boleh buka dengan syarat menyediakan berbagai alat seperti sabun cuci tangan dan sebagainya.

"Kami juga ada RW tangguh yang sudah berjalan sejak beberapa pekan ini," ucap Sutiaji.

Bupati Malang M Sanusi mengatakan, pemerintah kabupaten bakal menerapkan jam malam mulai pukul 21.00–04.00 WIB. Namun demikian, dalam draft peraturan bupati yang disiapkan tidak memuat sanksi bagi yang melanggar aturan.

"Saya kira masyarakat sudah sangat sadar dengan kebijakan ini dan patuh. Rencananya hanya 14 kecamatan yang kena kebijakan ini langsung," tutur Sanusi.