Bupati Sarkawi yang Mundur Tiba-Tiba Awalnya Pengganti Bupati yang Korupsi

Sarkawi menjadi pelaksana tugas sebagai bupati pada 2018 untuk mengisi kekosongan kepemimpinan sejak bupati sebelumnya, Ahmadi bermasalah dengan hukum, setelah terbukti menyuap Gubernur Aceh nonaktif, Irwandi Yusuf, yang terjerat kasus korupsi.

Tujuan suap tersebut agar Irwandi mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Aceh memberikan persetujuan atas usulan Ahmadi. Ia ingin kontraktor pilihannya diberi porsi untuk mengerjakan program pembangunan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (DOK) Tahun 2018.

Ahmadi dihukum tiga tahun oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta akhir Desember tahun 2018. Sebalikanya, Irwandi dihukum tujuh tahun penjara karena terbukti menerima suap. Uang sebanyak Rp1,050 miliar itu diberi secara bertahap oleh Ahmadi melalui orang kepercayaan sang gubernur nonaktif, Hendri Yuzal dan T. Saiful Bahri.

Setelah menjabat sebagai Plt, Sarkawi yang sebelumnya merupakan wakil akhirnya resmi dilantik di bawah sumpah sebagai bupati definitif untuk sisa masa jabatan 2017-2022. Itu sebelum ia memutuskan mundur sebelum masa jabatan tersebut habis dilaluinya.

Kata Wahidi, Sarkawi memohon didoakan untuk kesembuhannya. Termasuk juga meminta maaf, jika dirinya masih belum bisa memenuhi seluruh keinginan atau menyakiti perasaan masyarakat selama menjabat baik sebagai wakil maupun bupati.

"Kita berdoa bersama untuk kebaikan Bener Meriah dan untuk kebaikan kita semua. Saat ini, beliau ingin fokus berobat sembari mengurus pesantren yang beliau miliki," pungkas Wahidi.

Sementara itu, aktivis antirasuah, dari Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-Ko), Maharadi, menilai keputusan Sarkawi akan menganggu kinerja dan layanan birokrasi. Terutama karena pemerintah saat ini tengah fokus menangani pagebluk Covid-19.

Menurutnya, keputusan untuk mengundurkan diri bukanlah jawaban untuk menyelesaikan sebuah masalah. Meskipun alasannya karena sakit.

"Hal terbaik yang bisa dilakukan adalah hadapi situasi perang melawan wabah saat ini, posisi Bener Meriah memerlukan Abuya Sarkawi melawan itu semua, untuk menyelamatkan warga," ujar Maharadi kepada Liputan6.com, Senin.

Ia melanjutkan, pemimpin pemerintahan yang tersisa saat ini hanya Sarkawi, pasca operasi tangkap tangan (OTT) bupati sebelumnya pada Juli 2018. Di saat yang sama, belum ada orang yang mengisi kursi wakil bupati, kondisi ini ditakutkan akan membuat kemudi pemerintahan goyah dan tanpa arah.

"Kalaupun pejabat sementara yang mengisinya, harus beradaptasi, memerlukan waktu panjang. Setidaknya masih punya kemungkinan mencabut penyataan kembali  pengunduran diri," harap dia.

Seperti bunyi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bupati dibina oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Karenanya, jika ada seorang bupati hendak mengundurkan diri, masih bisa diupayakan untuk dibicarakan kembali oleh Plt. Gubernur, kata dia.