Alasan Pemkot Bandung Belum Izinkan Mal Beroperasi

Mal Bandung — Petugas mengecek suhu tubuh dalam simulasi kesiapan protokol kesehatan di salah satu mal di Kota Bandung, Selasa (2/6/2020). (Foto: Humas Pemkot Bandung)

Liputan6.com, Bandung - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tak mau terburu-buru memberikan kelonggaran pada aktivitas di mal atau pusat perbelanjaan. Dalam waktu satu pekan ini tim Gugus Tugas Covid-19 akan memantau kesiapan mal di Kota Bandung untuk menyesuaikan dengan sejumlah aturan dan standardisasi protokol kesehatan.

"Hari ini memang hari pertama kita sudah membuat jadwal untuk pemantauan di 23 pusat perbelanjaan di Kota Bandung. Kita ada dua tim yang memantau. Hari ini ada di BEC, PVJ dan sekarang di BIP. Besok berlanjut sampai hari Jumat," kata Ketua Harian Gugus Tuhas Covid-19 Kota Bandung Ema Sumarna usai memantau Bandung Indah Plaza Jalan Merdeka, Selasa (2/6/2020).

Ema menegaskan, perlu komitmen pengelola mal dan pusat perbelanjaan untuk mengontrol pergerakan orang sebagai bagian dari upaya menekan penyebaran Corona Covid-19. Dia ingin memastikan pengelola mal menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari menyediakan tempat cuci tangan atau hand sanitizer, memeriksa suhu tubuh, hingga menerapkan prinsip menjaga jarak.

Ema bersama tim Gugus Tugas juga sekaligus mengedukasi pengelola mal untuk tetap waspada dan hanya menerima tidak lebih dari 30 persen kapasitas di mal. Hal itu berlaku untuk area berbelanja, parkir, bahkan toilet.

"Secara umum kami cukup puas dengan kesiapan dari masing-masing pengelola dengan berbagai variasi, inovasi atau kreativitasnya. Karena tidak sama memang dari objek dan kondisinya berbeda," ujarnya.

Ema menuturkan, sekalipun akan diberikan kelonggaran untuk mulai buka, tetapi akan tetap diberlakukan pembatasan jam operasional. Selain itu, aturan baru turut mengatur toko yang diperbolehkan mulai buka dengan potensi paling minim interaksi ataupun terjadinya kerumunan orang.

"Bioskop tidak boleh, spa, salon, arena mainan anak masih tidak boleh beroperasi. Di luar itu semua komoditi boleh, untuk di resto (di dalam mal) itu masih take away," tegasnya.

Ema menggambarkan, apabila terdapat pelanggaran di salah satu ruang dagang, pengelola mal harus menindaknya secara bertahap. Namun, jika pelanggaran secara berulang, maka Pemkot Bandung tidak akan segan untuk menutup kembali seluruh area mal.

"Kalau nanti ada pelanggaran satu tenant, yang dihukum tenant dulu ditindak harus perbaiki dulu kalau tidak mengikuti ya tutup, kalau berulang ini masih membandel maka yang ditutup malnya lagi semuanya," ungkapnya.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyampaikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Bandung raya akan mulai diterapkan pada Rabu (22/4/2020) pukul 00.00 WIB selama 14 hari. PSBB untuk Bandung Raya meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung...

2 dari 2 halaman

ASN Diturunkan Mengawasi

Ketua Harian Gugus Tuhas Covid-19 Kota Bandung Ema Sumarna memantau kesiapan mal menjalankan protokol kesehatan, Selasa (2/6/2020). (Foto: Humas Kota Bandung)

Sementara itu, guna meningkatkan pengawasan di area mal, Ema mengatakan Pemkot Bandung memutuskan untuk mencabut kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Bandung.

Para ASN ini menurut Ema akan diberdayakan melakukan monitoring di 23 mal ataupun area pertokoan lainnya. Termasuk guna memastikan seribu lebih restoran dan 16 ribuan pertokoan di Kota Bandung bisa mengikuti sesuai aturan selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) proporsional.

"Makanya sekarang di PSBB proporsional ini seluruh aparatur tidak WFH, karena kita butuh SDM aparatur untuk mengawasi. Karena kita terbatas orang, kita butuh pengawasan," ungkapnya.

Untuk kepastian mal akan dibuka atau tetap ditutup baru bisa diputuskan pekan depan. Itupun kebijakannya tetap ditentukan oleh kepala daerah, setelah tim Gugus Tugas selesai mengecek seluruh mal yang ada di Kota Bandung.

"Nanti kita tunggu setelah selesai yang 23, nanti kita lapor dulu karena yang ambil kebijakan nanti ada Pak Wali Kota, nanti pertimbangan ada dari seluruh unsur pimpinan kota. Kalau dalam tujuh hari ini udah oke bisa saja kita rekomendasikan mulai beraktivitas, atau justru jangan dulu," katanya.