Sukses

Ratusan Jiwa Mengungsi Akibat Banjir Rob Pekalongan, Pemprov Jateng Turun Tangan

Pemerintah juga memerhatikan segi kesehatan warga terdampak banjir rob Pekalongan dan pantura

Liputan6.com, Semarang - Banjir air pasang atau banjir rob menambah beban warga di wilayah pantai utara (pantura) Jawa Tengah. Di Kota Pekalongan, sejak beberapa hari, ratusan warga harus tinggal di tengah genangan air pasang yang memasuki pemukiman. 

Bahkan, banjir rob di Pekalongan menyebabkan Jalan Kusuma Bangsa terendam dengan ketinggian 30 hingga 50 sentimeter. Ketinggian air meningkat pada sore hari.

Selain itu banjir rob juga merendam fasilitas publik dan perkantoran. Seperti kantor kecamatan Pekalongan Utara, Koramil Pekalongan Utara, kantor perbankan, masjid di Kelurahan Krapayak.

Gubenur Jawa Tengah  Ganjar Pranowo menjelaskan pemerintah provinsi telah bergerak ikut serta menanggulangi musibah tersebut. Untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok, Provinsi Jateng mengirimkan bantuan. Khususnya mereka yang terpaksa mengungsi.

"Ada pengungsi dan sudah dikirimkan bantuan," kata Ganjar ditemui di halaman kantor Gubernur Jateng di Kota Semarang, Kamis (4/6/2020).

Menurutnya, bupati dan wali kota daerah terdampak, juga sudah meminta izin menurunkan bantuan yang merupakan stok, untuk diberikan kepada warga terdampak.

Pemprov pun segera mengizinkan mereka untuk segera menyalurkan bantuan. Tidak hanya itu, pemerintah juga memerhatikan segi kesehatan warga terdampak banjir rob Pekalongan ini.

"Semua yang ngungsi, musti diatur di sana," ucapnya.

 

Simak Video Pilihan Berikut Ini:

2 dari 2 halaman

Penjelasan BMKG Soal Banjir Rob Pantura

Informasi BMKG, banjir di Pekalongan terjadi seiring masuknya pancaroba. Artinya, pada kondisi itu ketinggian gelombang air laut terjadi. Dampaknya, gelombang air laut menerjang daratan dan itu cukup tinggi.

Pada Kamis, pemprov telah melakukan penanganan darurat. Rencananya penanggulangan sistematisnya sudah ada di sekitar Pekalongan. Termasuk Kali Bremi Pekalongan. 

Menurutnya, dulu rencananya memang hal ini bisa ditangani melalui satu tahun anggaran. Dengan besarannya sekitar Rp90 miliar. 

Namun karena Covid-19 melanda sekarang, maka refocusing terjadi di kementerian. Sehingga penanganan banjir dibuat multiyears. Meski demikian, tindakan yang permanen tahun ini juga akan mulai dikerjakan. 

Pihaknya telah melakukan rapat koordinasi untuk menanyakan kapan pekerjaan akan dimulai. Ganjar juga meminta segera berbicara dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) selaku pihak terkait. "Kita kan supporting dan menyiapkan tata kelola yang ada di daerah itu," beber Gubernur.

Pemrpov juga terus lakukan tindakan darurat, dan pemantauan terus menerus. Rapat dengan instansi terkait juga sudah dilakukan untuk segera membantu masyarakat. Termasuk bupati, dan wali kotanya. Bahkan dari pemerintah provinsi juga sudah mengirimkan bantuan. 

"Akhirnya kita butuh kerja sama untuk menyelamatkan orangnya. Sambil tindakan darurat dilakukan," ujar Ganjar.