Liputan6.com, Mamuju - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melakukan kunjungan kerja pertama di luar Pulau Jawa pasca PSBB. Dia mengunjungi Pulau Popongan, salah satu pulau di Kepulauan Balak-balakang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Senin (8/6/2020).
Dalam kesempatan itu, Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar meminta agar Edhy memberikan perhatian lebih untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam di 18 pulau yang ada di gugusan Pulau Balak-balakang. Karena menurutnya, Balak-balakang memiliki potensi yang sangan luar biasa di sektor kelautan.
"Semoga ini mendapat perhatian dari Pak Menteri, agar pengelolaan sumber daya alam ini dapat ditingkatkan kualitasnya, sehingga dapat bersaing dengan dunia luar," kata Ali Baal.
Advertisement
Baca Juga
Ali Baal berharap, kunjungan Edhy ke Balak-balakang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Apalagi, wilayah yang dihuni oleh 554 kepala keluarga ini begitu kaya akan hasil laut, seperti lobster, ikan kerapu, dan ikan sunu.
"Saya ingin agar Pak Menteri membantu para nelayan dalam menyiapkan sarana seperti cold storage dan pabrik es, yang nantinya dapat meningkatkan hasil laut mereka," harap Ali Baal.
Menanggapi permintaan Gubernur Sulbar, Edhy berkomitmen, akan semaksimal mungkin membantu dengan sejumlah program yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Apalagi, ia melihat potensi kelautan yang sangat besar di Kepulauan Balak-balakang.
"Banyak hal yang bisa kita optimalkan di sini, dari budidaya perikanan sampai tangkap, Termasuk budidaya karang. Ini merupakan potensi terbesar yang Indonesia miliki, dunia tidak banyak memiliki itu," kata Edhy.
Edhy menegaskan, dirinya sangat berkomitmen untuk berbuat semaksimal mungkin di sektor kelautan dan perikanan, apalagi permintaan ikan dunia selalu meningkat dan itu menjadi peluang bagi Indonesia.
"Hasil laut sekarang sudah menjadi catatan kami, cold storage harus dibangun. Jangankan di pulau ini, di provinsi Sulbar saja belum ada cold storage," tegas Edhy.
Karena itu, Edhy meminta agar pemerintah setempat bisa menugaskan para kepala dinas kelautan dan perikanan mereka, untuk menyusun program. Menurutnya, pembangunan sektor kelautan harus dimulai dari usulan di bawah, bukan dari kementerian.
"Komitmen kami adalah tidak ada pembangunan yang muncul dari atas, keinginan yang hakiki ada dari bawah. Ini yang kami lakukan, jangan ragu negara hadir di setiap saat," tutup Edhy.