Liputan6.com, Lumajang - Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan akan menindak tegas kasus ambulans desa yang digunakan untuk mengangkut kambing dari sebuah pasar hewan di kabupaten setempat.
"Ambulans desa yang digunakan untuk mengangkut kambing sementara ditarik dulu dan kepala desa akan diperiksa inspektorat," kata Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati dalam pesan singkat yang diterima ANTARA di Lumajang, Sabtu (27/6/2020).
Peristiwa sebuah ambulans desa yang disalahgunakan untuk mengangkut dua ekor kambing pada Jumat (26/6/2020) diunggah oleh netizen ke media sosial dan menyebutnya sebagai sebuah pelanggaran besar.
Advertisement
Dalam unggahan video yang berdurasi beberapa detik itu diketahui bahwa ambulans desa itu milik Desa Sukorejo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang.
Baca Juga
"Nanti camat harus melakukan pembinaan, agar tidak terulang kembali kejadian yang memalukan tersebut," tuturnya.
Sementara dalam akun media sosialnya, Wabup Lumajang juga menanggapi beredarnya foto salah satu mobil ambulans desa yang digunakan untuk membawa kambing. Wabup yang akrab disapa Bunda Indah itu merasa geram atas perilaku yang sudah mencoreng etika birokrasi tersebut.
"Hari ini beredar foto ambulans desa membawa kambing, perilaku ber-pemerintahan yang menyimpang dan mencoreng etika. Peringatan untuk seluruh kepala desa agar tidak melakukan hal-hal seperti ini," tulis Bunda Indah dalam akun media sosial pribadinya.
Ia menilai perilaku tersebut sudah tidak sesuai dengan jalannya pemerintahan dan menegaskan bahwa pemerintah sejatinya adalah pelayanan masyarakat, sehingga dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik, bukan malah sebaliknya.
"Sesuai dengan visi misi bersama Bupati Lumajang Thoriqul Haq, saya akan terus melakukan upaya perbaikan pelayanan melalui reformasi birokrasi," katanya.
Ia menjelaskan, pemberian mobil ambulans di setiap desa merupakan program satu desa satu ambulans. Yakni untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang sedang membutuhkan pertolongan kesehatan yang digagas mantan Bupati Sjahrazad Masdar.
"Program itu pernah mendapatkan apresiasi dari Kementerian Kesehatan RI, sehingga seharusnya dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.