Menanam Pohon, Rayakan Perjuangan Desa Lampo untuk Pengelolaan Hutan Desa

Kasman juga bilang, dengan pengakuan KLHK yang memberikan hak kelola hutan ke warga Desa Lampo melalui skema hutan desa yang disusul penetapan sebagai desa iklim, pemerintahannya memberi keleluasaan ke warga untuk mengembangkan potensi desa yang bersumber dari kawasan hutan agar bermanfaat juga bagi kesejahteraan.

“Hutan Desa Lampo jadi prioritas bagi kami sebagai penyangga ekosistem di Donggala termasuk sediaan air bersih, kawasan lain sekarang sudah padat, peran masyarakat penting di sini. Kami dukung, termasuk pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan pengelolaan hutan oleh masyarakat,” Sebut Kasman.

Direktur eksekutif Yayasan Merah Putih (YMP) Sulteng, Amran Tambaru bercerita, terbukanya akses pengelolaan hutan desa oleh warga Desa Lampo saat ini melalui proses panjang yang dimulai sejak tahun 2013.

Kala itu hutan masih berstatus hutan lindung menimbulkan ketakutan warga untuk bertani dan berkebun di kawasan itu meski hutan juga masuk dalam area administrasi desa.

“Orang Kaili Unde lebih dulu hidup bersama hutan di sini. Kalau status hutan tetap seperti itu akses mereka untuk penghidupan akan jadi masalah salah satunya ancaman kriminalisasi. Makanya kami sejak itu bersama warga mendorong pemerintah memberi akses warga desa dengan tetap menjaga kelestarian hutan,” Amran menceritakan.

Selama menunggu keputusan itu, Amran bercerita lagi, warga juga tegas menolak ajuan kerja sama dari sejumlah perusahaan yang ingin merambah hutan dengan investasi.

Upaya warga akhirnya berhasil meyakinkan pemerintah melalui Kementerian LHK, yang pada tahun 2016 melegalkan akses kelola hutan oleh warga dengan skema hutan desa.

Skema itulah yang kini dijalankan warga dengan bercocok tanam dan menanam pohon-pohon produktif yang bermanfaat untuk warga, selain pengembangan jasa lingkungan seperti objek wisata dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.

 “Akhirnya 215 hektar hutan disetujui KLHK menjadi kawasan hutan desa. Dalam surat keputusan itu warga dibolehkan mengelola hutan selama 35 tahun dan bisa diperpanjang kembali” kata dia.

Salah satu wujud kemandirian warga dalam pengelolaan hutan adalah dibentuknya Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Desa Lampo, tempat warga bermufakat untuk kelestarian hutan dan kesejahteraannya.