Turunkan Angka Kekerasan Terhadap Anak, Pemprov Sumut Diganjar Penghargaan

Gubernur Edy menyampaikan, akan terus meningkatkan perlindungan anak di daerah yang dipimpinnya. Menurutnya, perlindungan anak merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah daerah, juga kewajiban bersama.

"Kita wajib melindungi masa depan bangsa. Kepedulian itu diwujudkan dalam bentuk perlindungan kepada anak-anak yang akan menentukan masa depan Indonesia seperti apa," ucapnya.

Selama ini Pemprov Sumut telah menangani beberapa kasus anak Sumut. Salah satunya penjemputan kasus pekerja migran di bawah umur yang terlantar di luar negeri. Tim Pemprov Sumut langsung melakukan penjemputan ke Penang, Malaysia.

Kadis PPPA Sumut, Nurlela mengatakan, berdasarkan angka, jumlah kekerasan anak di Sumut menurun pada tahun 2020. Tahun 2019 ada kurang lebih 737 kasus, sementara hingga Juli tahun 2020, kasus masih kurang lebih 286 kasus.

"Sumut terus berkomitmen untuk menurunkan kekerasan pada anak hingga nol kasus," ujarnya.

Pemprov Sumut juga memiliki beberapa program guna menurunkan angka kekerasan, diantaranya program partisipasi anak terpadu berbasis masyarakat. Program ini merupakan komitmen Pemprov Sumut menurunkan angka kekerasan yang melibatkan masyarakat hingga tingkat paling bawah.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan, 30,1 persen dari seluruh penduduk Indonesia adalah anak-anak. Berdasarkan angka tersebut, investasi pada kualitas anak-anak sangat penting.

"Sebab anak-anak adalah penentu masa depan bangsa," sebutnya.

Diterangkan Darmawati, berdasarkan survei nasional 2 dari 3 anak Indonesia usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan. Dijelaskan, kekerasan terbagi beberapa jenis, diantaranya fisik, psikis, seksual, trafiking dan lain sebagainya.

"Hampir 54 persen terjadi kekerasan seksual. Ini fakta yang sangat memprihatinkan, dan perlu jadi perhatian kita semua," sebutnya.