Demonstrasi Mahasiswa Undana Kupang Soroti UKT dan Beasiswa Bidikmisi

Ia bahkan mempertanyakan pernyataan kampus yang menyebut bahwa dengan memberi bantuan kepada mahasiswa dapat mengurangi pendapatan negara.

Menurutnya, argumentasi pihak kampus sangat tidak logis dan terkesan mencari alasan. Ia mengatakan, dalam aspek lain, negara bahkan memberikan berbagai stimulus ekonomi dalam bentuk bantuan baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat terutama di masa pandemi.

"Kampus mengatakan memberi bantuan kepada mahasiswa berpotensi mengurangi pendapatan negara. Bagi kami tidak logis. Apalagi di Permendikbud 25/2020 mengatur tentang kampus harus memberikan keringanan UKT kepada mahasiswa, tapi kenapa kampus tidak menerapkan Permendikbud yang ada?" protesnya.

Mahasiswa, katanya, menuntut agar Permendikbud 25/2020 yang mengatur tentang SSBOPT pada PTN di Lingkungan Kemdikbud direalisasikan oleh pihak Undana. Ia juga menyoroti soal pengembalian biaya regis untuk mahasiswa Bidikmisi angkatan tahun 2016 yang hingga kini uang registrasi tidak dikembalikan pihak kampus.

Menurut Alden, seharusnya biaya registrasi tersebut dikembalikan kepada mahasiswa sesuai perjanjian awal antara kampus dengan mahasiswa.

"Mahasiswa Bidikmisi leting 16, waktu masuk dapat bidikmisi dan regis awal tetapi hingga sekarang uangnya tidak dikembalikan. Padahal ada perjanjian bahwa setelah wisuda maka uang itu dikembalikan," ungkapnya.

Terkait tuntutan itu, Rektor Universitas Negeri Nusa Cendana Kupang, Ir Fredrik L Benu Ph.D yang dihubungi terpisah menjelaskan pihak kampus tidak bisa menaikan potongan biaya UKT hingga 50 persen.

Namun demikian, pihak kampus menyesuaikan SK Rektor Undana nomor 351 dengan Permendikbud 25/2020 yang mengatur perihal mahasiswa semester 9 dengan program mata kuliah maksimal 6 SKS hanya membayar lima puluh persen UKT.

Ia menjelaskan, dengan penarikan kembali SK 351 dikeluarkan dan SK 25 tahun 2020 dari Kemendikbud maka SK Rektor 351 itu tidak dapat dieksekusi.

"Kita konsultasi dengan Kakanwil kebendaharaan NTT. Karena kita tidak punya dasar regulasi untuk memotong sendiri. Tidak boleh. Karena itu adalah pendapatan negara. Uang itu bukan uang milik Undana. Sehingga kami tidak bisa seenak-enaknya melakukan pemotongan," ungkapnya.