Djarot: PDIP Tak Akan Calonkan Kepala Daerah Berkinerja Buruk

Diungkapkan Djarot, PDIP melakukan seleksi yang ketat terhadap setiap calon kepala daerah partai. Mereka yang memiliki persoalan hukum tidak akan pernah dicalonkan partai.

PDIP belajar dari kasus korupsi berjamaah yang dilakukan mantan Gubernur Sumut, yang diusung PKS, Gatot Pujo Nugroho, yang melebar kemana-mana.

"Kasus korupsi yang melibatkan mantan Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin, dikhawatirkan memiliki konsekuensi hukum ke yang lain," ungkapnya.

Disebutkan pria yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta tersebut, PDIP juga mencatat Akhyar Nasution pernah diperiksa terkait dugaan penyelewengan anggaran Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-53 tingkat Kota Medan tahun 2020 di Jalan Ngumban Surbakti, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, sebesar Rp4,7 miliar.

"Ini juga menjadi pertimbangan penting mengapa partai tidak mencalonkan yang bersangkutan. Betapa bahayanya ketika MTQ saja ada dugaan disalahgunakan," sebutnya.

Selain itu, PDIP juga memertimbangkan posisi Kota Medan sebagai salah satu sentral perekonomian di Pulau Sumatera.

Pertimbangan yang komprehensif, strategik, dan obyektif sesuai harapan rakyat, menjadi landasan keputusan partai.

"PDIP juga membangun dialog dengan partai koalisi pendukung Pak Jokowi," Djarot menandaskan.