Kondisi Ketua DPRD Jepara Sebelum Dinyatakan Meninggal Dunia karena Covid-19

Liputan6.com, Jepara - Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Imam Zusdi Ghazali tutup usia pada Sabtu (1/8/2020) lalu. Dua minggu sebelum dinyatakan meninggal dunia karena Covid-19, kesehatan Imam menurun drastis.

"Sudah nampak kurang fit dan sakit-sakitan," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Pratikno saat dihubungi Liputan6.com, Minggu malam (2/8/2020).

Pratikno menjelaskan, selama dua minggu terakhir almarhum sudah tidak terlihat aktif di kegiatan kantor DPRD Jepara. Dia bilang, segala aktivitasnya seperti tanda tangan dilakukan di rumah.

"Ada Staf Sekwan yang datang ke rumah bila memerlukan tanda tangan almarhum," katanya.

Dengan demikian, katanya, pihak Pemkab Jepara sedikit merasa aman dengan kondisi gedung DPRD tempat mereka bekerja. Hanya saja, menurut Pratikno, dirinya meminta kepada Sekwan dan Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan penyemprotan disinfektan di setiap ruangan.

"Namun ada dua ruangan yang kami minta untuk di lockdown yakni ruangan tempat kerja beliau dan ruangan staf keuangan," kata politisi Nasdem itu.

Selain itu, kata dia, dari hasil tracing yang telah dilakukan, meminta kepada 10 pegawai Sekwan yang pernah berkontak dengan almarhum untuk melakukan isolasi mandiri.

Praktikno menjelaskan, atas kejadian meninggalnya Ketua DPRD Kabupaten Jepara, rencananya dalam sehari dua hari ke depan akan diadakan kegiatan suntik imun kepada anggota DPRD secara keseluruhan.

"Tujuannya untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Sedang untuk tes Swab PCR hanya dilakukan kepada orang-orang yang pernah berkontak dengan almarhum," jelasnya.

Saat disinggung masalah kunjungan kerja belum lama ini, Pratikno sebenarnya sudah pernah mengingatkan untuk tidak melakukannya. Dari pengakuannya, pelarangan pelaksanaan kunjungan kerja di tentangnya sampai adu mulut bersama anggota DPRD.

"Saya pernah berantem adu mulut untuk tidak melaksanakan kegiatan kunker di masa pandemik ini," jelasnya.

Menurut Praktikno, tidak semua kegiatan kunker dia larang. Tentunya yang boleh dilaksanakan yang terkait dengan kegiatan yang menyinggung kepemerintahan dan rakyat seperti pembahasan ranperda.

"Hal hal yg tidak begitu penting jangan dulu. Tapi jika pembahasan ranperda itu masih bisa dimaklumi. Asal pelaksanaan sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19," terangnya.

Simak juga video pilihan berikut ini: