Rekomendasi PDI Perjuangan untuk Pilkada 3 Daerah di Sulbar

Liputan6.com, Mamuju - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mengumumkan calon kepala dan wakil kepala daerah yang akan mereka usung pada Pilkada serentak 2020 pada 9 Desember mendatang. Pada tahap III ini, PDI Perjuangan mengumumkan 75 calon yang mendapatkan rekomendasi.

Di antara 75 calon itu, 3 calon berada di Sulawesi Barat, yakni di Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu. Pengumuman itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Bidang Politik PDI Perjuangan Puan Maharani.

"Untuk Mamuju rekomendasi diberikan kepada pasangan Siti Sutinah Suhardi dan Ado Mas'ud, Mamuju Tengah kepada M. Aras Tammauni dan Amin Jasa, Pasangkayu kepada Yaumil Ambo Djiwa dan Herny," kata Puan saat live melalui aplikasi Zoom, Selasa (11/8/2020).

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sulawesi Barat Charles Eiseman mengatakan, masih ada satu daerah yang belum diumumkan rekomendasinya, yakni Majene. Menurutnya, rekomendasi untuk Majene baru akan diumumkan pada kesempatan berikutnya.

"Itu (Majene) nanti tanggal 19 Agustus, menyusul di tahap IV," kata Charles kepada Liputan6.com di Kantor DPD PDI Perjuangan di Mamuju.

Charles juga menambahkan, setelah terbitnya rekomendasi ini, maka semua kekuatan PDI Perjuangan di Sulawesi Barat akan bergerak untuk memenangkan pasangan calon yang diusung pada Pilkada nanti. Semua kader wajib untuk total dalam kontestasi politik, baik pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur.

"Wajib hukumnya untuk mengamankan rekomendasi, pokoknya kalau anggota PDI Perjuangan mau jabatan apa wajib hukumnya taat, tidak ada main-main," ujar Charles.

Simak Video Pilihan Berikut Ini:

Bobby Afif Nasution secara resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wali Kota Medan ke Partai Golkar. Hal ini sebagai bentuk keseriusan dirinya untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Medan 2020 mendatang.

2 dari 2 halaman

Ancaman Sanksi

Sikap tegas PDI Perjuangan turut diungkapkan oleh Charles. Jika saja, ada kader yang mencoba untuk melawan perintah partai maka akan ada sanksi. Bahkan, ia tak segan menyebut, agar kader itu keluar saja dari PDI Perjuangan, jika tak taat akan perintah partai.

"Jadi kalau ada rekomendasi, semua kader harus tegak lurus untuk mengamankan itu. Kalau tidak taat siap kena sanksi, bahkan hingga pemecatan," tegas Charles.

"Itu (ketaatan kader) juga salah satu poin direkomemdasi. Kalau tidak taat belum terlambat untuk keluar dari PDI Perjuangan," sambungnya.

Dalam memanangkan calon yang diusung di Pilkada kali ini, PDI Perjuangan tidak main-main. Charles mengungkapkan saat ini partainya sedang mengirim Regu Penggerak Pemilih (Guralih) untuk menjalani pelatihan di Badan Saksi Nasional PDI Perjuangan Jakarta. Nantinya, para Guralih ini akan melakukan pendampingan saksi-saksi yang diterjunkan di lapangan.

"Jadi mereka akan menyadarkan pemilih yang mungkin ada sesuatu hal dijanji-janji, diiming-iming, diintimidasi untuk tidak menggunakan hak pilihnya," jelas Cahrles.

"Karena saksi bagi kita adalah mata, telinga, otak sekaligus otot partai dalam mengamankan hal-hal yang diperjuangkan oleh partai," tutup Charles.