Transformasi Perpustakaan, Peluang Ciptakan Masyarakat Sejahtera di Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ternyata mampu menciptakan masyarakat sejahtera. Yakni satu kondisi menjadi keadaan yang lebih baik di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat, dan damai di berbagai jenjang di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Hadiat, mengatakan program tersebut sudah termasuk dalam rencana kerja pemerintah yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Pemerintah mencantumkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), salah satunya dengan mendorong tingkat literasi masyarakat. Jadi tidak hanya yang ada di pendidikan normal, tapi juga non formal yang ada di dalam masyarakat, melalui perpustakaan.

Targetnya adalah peran dari perpustakaan di masyarakat yang menjadi sentral. Diakui selama ini perpustakaan dinilai hanya unit layanan yang memberikan informasi dan pengetahuan dengan berbagai koleksi buku dan media lainnya. Namun, masyarakat ingin mendapatkan transformasi pengetahaun melalui layanan perpustakaan yang lebih luas dari itu.

“Maka kami rumuskan dalam kebijakan dengan melakukan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang bisa memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Kita lakukan peningkatan kualitas layanan informasi melalui buku, komputer dan internet, memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat, serta melakukan advokasi dan membangun kemitraan,” ungkap Hadiat.

Jadi, dengan cara transformasi perpustakaan ini bisa menarik masyarakat datang selain mendapatkan pengetahuan dari buku-buku koleksi dan akses internet, juga diarahkan ke materi-materi yang diberikan untuk dapat diterapkan di dalam kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan mereka.

Dengan transformasi perpustakaan seperti itu bentuk layanannya maupun fasilitas layanan harus berubah, menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Perubahan ini harus bisa memberi manfaat nyata bagi masyarakat pada kehidupan, mata pencaharian ekonomi dan lainnya. Untuk itu, diperlukan pembelajaran atau pelatihan yang dipersiapkan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten maupun desa yang dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada di wilayahnya. 

Sebagai perumus kebijakan, Bappenas memastikan implentasi kebijakan tersebut berjalan dengan mengalokasikan pembiayaan dalam APBN dan transfer ke daerah baik untuk jangka menengah maupun tahunan. Mulai RPJM yang dirumuskan jelas sasaran targetnya, seperti berapa yang berhasil meningkat budaya literasinya. Pemerintah ingin masyarakat melek pengetahuan sehingga bisa produktif.

“Ini masyarakat kalau tak dibekali ilmu yang praktis, maka akan seperti itu saja kehidupannya. Dengan membawa ke perpustakaan, bisa tingkatkan pengetahaun dan keterampilannya dan menjadi lebih produktif.

Simak juga video pilihan berikut ini: