Sukses

Ekonomi Bali Minus 11 Persen, DPD RI: Rp3,3 T Stimulus Pemulihan

bali menjadi provinsi dengan perekonimian terpuruk tertinggi di Indonesia. Perekonomian Bali mengalamim penurunan hingga 11 persen. angka ini menjadi angka tertinggi dari wilayah lain.

Liputan6.com, Denpasar Akibat pandemi Covid-19, Bali yang hanya mengandalkan sektor pariwisata itu harus mengalami penurunan perekonomian. Ya, Bali mengalami penurunan drastis hingga 11 persen. Angka tersebut menjadi angka tertinggi di antara provinsi lain di Indonesia. Hal itu diungkapkan Wakil DPD RI dapil Bali, H Bambang santoso, saat kunjungan kerjanya ke Bali, Senin (24/8/2020).

“Kondisi ekonomi Bali terpuruk dari 34 Provinsi di Indonesia,” Kata Bambang di sela acara Focus Group Discussion (FGD) sosialisasi keputusan DPD RI dan temu komunikasi pimpinan DPD RI dengan tokoh agama di Bali.

Ia mengaku telah mengusulkan kepada pemerintah agar Bali bisa menjadi prioritas utama dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, untuk mendapatkan dana stimulus untuk pemulihan.

“Dengan Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, Kita juga sudah sampaikan langsung. sesuai dengan bidang tugas saya, anggaran Rp3,3 Triliun itu mohon di proyeksikan untuk Bali dan menjadi skala prioritas. Karena Bali adalah destinasi pariwisata dunia,” ujar dia.

Menurut bambang, anggaran itu diproyeksikan sebagai dana stimulus untuk pemulihan ekononomi Bali yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. “Untuk pemulihan ekonomi, khususnya pariwisata Bali,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil DPD RI Dr Mahyudin membenarkan hal tersebut, Bahwa perekonomian Bali menjadi provinsi paling terpuruk akibat Pandemi Covid-19. Dirinya berharap pemerintah memberikan dana stimulus untuk memulihkan kembali perekonomian bali yang selama ini hanya bergantung pada satu sektor yakni sektor pariwisata. “Semoga industri pariwisata Bali kembali pulih," ucap Mahyudin.

Dirinya juga mengapresiasi langkah pemerintah mengatasi krisis kesehatan akibat Covid-19 yang berdampak pada perekonomian nasional. "Sebagus apapun program tidak akan dirasakan manfaatnya, jika pelaksaannya tidak mengedepankan azas keadlian, pemerataan dan berdampak luas. Dengan memberikan bangtuan langsung seperti tarif listrik, sembako, bansos tunai, dan BLT Desa," kata dia.