Bertahan dalam Hujan, Demonstran Tolak Politisasi APBD Blora

Padahal, lanjutnya, belum tentu hingga Desember mendatang ada sekolah tatap muka yang diselenggarakan. Namun ada anggaran sebesar 17 Miliar yang dialokasikan untuk PAUD.

"Kenapa tidak digunakan untuk ketahan pangan di masa pandemi, karena masih banyak petani-petani yang menjerit di tengah pandemi," ucap Eksi.

"Aksi ini bentuk kekecewaan kami karena rakyat tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan APBD. Uang itu bukan milik pribadi, namun uang rakyat," kata Eksi lagi.

Peserta aksi lainnya, Seno Margo Utomo mengatakan, apabila tidak ditemui oleh para wakil rakyat, dirinya akan menginap di depan gedung wakil rakyat.

"Jika mereka tidak keluar, kita berencana akan menginap disini," ucap Seno dalam demonstrasi yang dimulai sekitar pukul 15.30 WIB itu.

Seno juga mengatakan, demonstrasi itu tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik di tahun Pilkada. Dia juga menegaskan, tak ada istilah demo pesanan, seperti yang diembuskan oleh segelintir orang.

"Sama sekali tidak ada kaitannya. Menurut kami adanya APBD Perubahan ini, nyata dan faktanya tidak berpihak pada rakyat," kata Seno saat dikonfirmasi Liputan6.com, Sabtu (29/8/20).

Seno mengatakan demonstrasi itu menuntut agar tidak ada aliran APBD Perubahan, yang dipolitisasi oleh salah satu pihak yang berkepentingan dalam Pilkada Blora.

"Kami itu menemukan sendiri di APBD. Politisasinya itu sebenarnya buat siapapun. Tapi jika penguasa yang melakukan, ya salah," dia menegaskan.

Diketahui, beberapa waktu lalu pihaknya sempat bertemu dengan salah satu tokoh politik yang bakal maju dalam perhelatan Pilkada 2020 Kabupaten Blora mendatang. Namun yang dibahas adalah persoalan lain dan bukan persoalan demo.

Peserta aksi lainnya, Eko Arifianto mengakui adanya pertemuan beberapa waktu lalu dengan tokoh politik, dalam rangka membahas persoalan Judicial Review Dana Bagi Hasil (JR DBH) Migas Blok Cepu.

"Itu bukan membahas demo, kemarin itu membahas tentang JR DBH Migas," kata Koordinator Geram itu.

Menurut Eko, pertemuan itu membahas perjuangan rakyat agar mendapatkan dukungan dari semua orang-orang yang berpengaruh, baik dari para politisi maupun masyarakat sipil lainnya yang peduli.

Menanggapi aksi sekelompok massa tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Blora HM. Dasum beranggapan, rapat paripurna pembahasan anggaran sudah sesuai mekanisme dan ketentuan.

Dasum menyampaikan, pro-kontra dalam demokrasi itu hal biasa dan pihaknya menghargai itu. Dia bilang, pos-pos anggaran yang dinilai rawan, agar diawasi bersama-sama sehingga penggunaannya bisa tetap sesuai prosedur.

"Anggaran seperti sosialisasi-sosialisasi saya akui hal itu rawan untuk dipolitisasi. Mari pasang mata bersama agar hal tersebut tidak terjadi, kita awasi bersama-sama," ucap Dasum.

Dasum mengatakan bakal berdialog bersama massa yang bertahan di depan gedung DPRD. Dia berjanji bakal melibatkan warga saat pembahasan APBD mendatang.

"Saya akan temui nanti, kita ajak dialog, dan pembahasan APBD ke depan kita akan libatkan langsung masyarakat. Agar penganggaran tepat sasaran," ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Blora Djoko Nugroho menjelaskan, adanya alokasi anggaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp17 miliar yang dipersoalkan sekelompok massa itu bersumber dari APBN, dan bukan murni dari APBD Kabupaten Blora.

"Yang dapat anggaran itu bukan hanya Blora saja. Banyak tempat (Kabupaten/Kota) yang mendapat seperti itu," ujar Djoko saat dimintai konfirmasi sejumlah wartawan.