Wagub NTB Sebut Kerumunan Massa di Pilkada Ancam Keselamatan Warga

Liputan6.com, Mataram - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalilah menyebut, kerumunan massa di tiap tahapan Pilkada bisa menjadi ancaman bagi keselamatan warga. Hal itu setidaknya diungkapkan Sitti mewakili gubernur NTB dalam acara deklarasi dan komitmen bakal pasangan calon (bapaslon) yang berkontestasi dalam Pilkada Serentak 2020 di 7 kabupaten/kota NTB.

"Kalau sebelum pandemi, berkerumunnya massa itu menunjukkan kekuatan. Tapi sekarang, berkerumun itu menjadi ancaman keselamatan warga," katanya, Kamis (17/9/2020).

"Jadi bentuk dukungan, bentuk kemenangan itu tidak lagi dilihat dari berkerumun," katanya menambahkan.

Karena itu, Wagub NTB melihat kontestasi Pilkada Serentak 2020 ini menjadi tantangan baru bagi para bapaslon. Strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat, harus berjalan dengan inovasi tepat yang tentunya menyesuaikan kondisi di tengah pandemi Covid-19.

"Ini adalah ujian kita. Hindari kerumunan massa dan mungkin saatnya memanfaatkan media teknologi untuk menjual visi misi. Inovasi-inovasi baru harus dibuat dengan tetap mengikuti protokol Covid-19," ucapnya.

Dalam kegiatannya yang terselenggara di Mapolda NTB, nampak seluruh bapaslon yang berasal dari 7 kabupaten/kota di NTB hadir didampingi perwakilan tim pemenangannya.

Mereka secara bersama-sama mendeklarasikan komitmennya untuk bertanggung jawab dalam mencegah penularan Covid-19 di setiap tahapan Pilkada Serentak 2020.

Dalam deklarasinya, mereka juga menyatakan siap menerima sanksi administratif dan sanksi pidana bila dalam pelaksanaan muncul pelanggaran.

Sebagai bentuk komitmennya, seluruh bapaslon bersama Pejabat Forkopimda NTB dan juga pihak penyelenggara Pilkada Serentak 2020 di NTB menandatangani papan pernyataan.

Penandatanganan itu, turut disaksikan oleh para tamu undangan dari pejabat Forkopimda, pihak penyelenggara Pilkada Serentak 2020 kabupaten/kota, tokoh agama dan adat serta pejabat TNI-Polri jajaran kabupaten/kota.

Simak juga video pilihan berikut ini:

Langkah awal menuju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah dimulai dengan pendaftaran bakal pasangan calon (Bapaslon). Namun kenyataanya banyak bapaslon di berbagai daerah yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.