Menepis Isu '86' di Balik Aduan Kasus Pungli Rp6 Ribu di RSUD Soetijono Blora

Menjawab kedatangan GERAM, pihak Kejari Blora yang diwakili Muhammad Adung selaku Kasi Intel yang merangkap sebagai Humas setempat menyatakan, hingga saat ini proses hukum yang ada masih tetap berjalan.

"Memang cukup lama, karena kemarin ada perintah dari pusat di bulan Maret, April, Mei, untuk tidak melakukan pemeriksaan," ucap Adung.

Pertimbangannya, kata dia, waktu itu Covid-19 memang lagi ramai-ramainya. Adung bilang, pihaknya baru mulai memproses kembali kasus yang dilaporkan oleh GERAM.

"Kita mulai kerjakan sekarang, ini masih berjalan. Saya nggak main-main. Saya fair orangnya. Kalau disitu ada tindak pidana, saya akan lanjutkan," katanya.

Lebih lanjut, Adung menyatakan bahwa semua proses hukum yang ditangani Kejari Blora saat ini berjalan sama. Terkait kasus pungutan janggal jasa pelayanan Rp6 ribu RSUD dr R Soetijono Blora, dirinya menganggap bahwa tidak ada yang menanyakan kasus tersebut selama ini selain Liputan6.com.

"Saya nggak mau 86, saya nggak ada beban di Blora. Saya nggak akan main-main kalau di sini. Reputasi pangkat saya dan jabatan. Nggak peduli saya siapa dia. Saya mau dipindah ke Papua nggak peduli kalau ada kaitannya dengan pejabat-pejabat itu. Tapi saya minta teman-teman fair juga sama saya," katanya.

"Hari ini saja kita melakukan pemeriksaan dua orang Kasubbag Keuangan RSUD Blora," imbuh Adung membeberkan.

Diketahui sebelumnya, dari GERAM telah memenuhi panggilan pertama. Kala itu, diwakili oleh Rudito Suryawan yang pihaknya setelah usai diinterogasi menyatakan kepada Liputan6.com bahwa, akan menyegel kantor Kejari Blora apabila kasus yang terjadi di RSUD dr R Soetijono sampai tidak berlanjut alias mandek.