'Nyanyian' Saksi Ungkap Keterlibatan Wabup dalam Sidang Korupsi Pasar Rakyat Jeneponto

Setelah pertemuan tersebut, Eddy mengaku ditemui oleh seseorang bernama Awaluddin Daeng Kulle. Dia merupakan orang orang kepercayaan dari Paris Yasir.  

"Awaluddin datang temui saya dengan membawa uang senilai Rp400 juta yang nantinya uang tersebut diserahkan ke pihak Kementerian. Uang itu diserahkan ke saya di samping Kantor Disperindag Jeneponto," terang Eddy.

Selanjutnya setelah menerima uang ratusan juta itu, Eddy bersama dengan Arman yang saat itu menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran terbang ke Jakarta untuk menemui oknum honorer di Kemenprindag yang dimaksud. 

"Uang senilai Rp250 juta saya serahkan di sebuah Hotel yang berlokasi tepat di samping Masjid Istiqlal. Sedangkan Rp150 juta lagi saya serahkan kembali ke Pak Paris karena sebelumnya Pak Paris menelepon untuk tidak menyerahkan semua uangnya. Pak Paris juga berada di Jakarta jadi uang Rp150 juta itu, saya serahkan ke Pak Paris juga di Jakarta. Setelah itu saya kembali ke Makassar," Eddy menceritakan.

Saat ditanya oleh JPU terkait dirinya bisa lolos membawah uang senilai Rp400 juta melalui Bandara, Eddy mengaku dirinya dibantu oleh salah seorang pegawai Perhubungan bernama H. Aso.

"Saya kenal H. Aso pegawai perhubungan itu yang mulia, melalui H.Yasir. Kemudian H. Aso kenalkan saya ke pegawai perhubungan lainnya yang tugas di Bandara," beber Eddy. 

Pada akhir kesaksiannya, Eddy pun mengatakan setelah penyetoran fee proyek tersebut dilakukan, proyek yang bersumber dari DAK guna peruntukan pembangunan pasar rakyat itu pun turun dan kemudian dilebur menjadi APBD Jeneponto. Pembangunan tiga pasar rakyat di Jeneponto dengan menggunakan anggaran tersebut lalu dikerjakan.

Diketahui, dalam perkara dugaan korupsi pembangunan Pasar Rakyat Jeneponto telah menjerat empat orang terdakwa.

Keempat terdakwa masing-masing Saenal Arifin selaku konsultan perencana, Ryan Sukayanto selalu Konsultan Pengawas serta Muh. Takbir Takko dan Haruna Daeng Talli selaku rekanan atau pelaksana pekerjaan.

Adapun kerugian negara yang ditimbulkan dari kegiatan pembangunan tiga pasar rakyat yang dimaksud, sesuai dengan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 800 juta lebih.