Usulan Penggantian Nama Provinsi Jawa Barat Jadi Tatar Sunda, Apa Alasannya?

Liputan6.com, Bandung - Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mendengarkan aspirasi pengembalian nama Sunda menggantikan Jawa Barat. Aspirasi itu mencuat dalam Kongres Sunda yang digelar di Aula Rancage Perpustakaan Ajip Rosidi, Kota Bandung, Senin (12/10/2020).

Turut hadir sejumlah tokoh dan inohong Sunda mengusulkan untuk mengembalikan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda. Seperti Memet H Hamdan, Maman Wangsaatmadja, Iwan Gunawan, Ridho Eisy, Dharmawan Harjakusumah (Acil Bimbo), Ganjar Kurnia (mantan Rektor Unpad), Adji Esha Pangestu, Andri P Kantaprawira dan sejumlah tokoh lainnya.

Selain Fadel yang mendengarkan aspirasi pengembalian nama Sunda untuk menggantikan nama Jawa Barat, turut hadir Anggota DPD Eni Sumarni.

Ketua Perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda Adji Esha Pangestu menuturkan, kata Sunda saat ini hanya dikenal sebagai bagian dari suku yang tinggal di wilayah Barat. Padahal, menurut garis sejarah, Sunda mencakup wilayah geografis yang besar mencakup Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya.

"Tahun 1926 penjajah memberi nama menjadi West Java atau Jawa Barat. Sejak saat itu Sunda diberi nama itu untuk penataan perkebunan. Tujuannya, mengadu domba masyarakat yang dulu solid, baik dari etnis Jawa, Cina dan India. Bersinergi kuat dan sulit dikendalikan oleh Belanda," katanya.

Sementara itu, Ketua Steering Comitee Kongres Sunda Andri P. Kantaprawira mengatakan, sedianya istilah Sunda sendiri telah tergerus dan hanya dianggap sebagai kelompok suku saja.

"Kita sudah kehilangan banyak, Sunda Besar, Sunda Kecil. Kebudayaan kita sudah tergerus, badak Sunda diganti menjadi badak Jawa. Penggantian nama Tatar Sunda, Sunda atau Pasundan ini keseluruhan atau sebutan," ujarnya.

Oleh karena itu, menurut Andri, penamaan Sunda akan membawa roh budaya dan karakter Sunda. Aspirasi ini akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

"Karena kita lihat esensinya, perubahan itu untuk perubahan karakter, spirit kebudayan itu karena ada budaya unggul, adat yang kembali, Sunda Mulya, Sunda Unggul. Itu akan ke perubahan, karena budaya adalah fondasi kemajuan," ujarnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Fadel mengatakan akan mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi. Sebelumnya, surat yang dikirimkan badan kongres kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tak mendapatkan respon yang diharapkan.

"Pak RK tidak merespon, hanya ingin survei. Ini bukan masalah popularitas, perubahan nama ini bukan pemilu," ujarnya.

Menurut Fadel, perubahan nama provinsi ini adalah hal yang biasa. Seperti halnya Provinsi Gorontalo dan Provinsi Papua.

"Saya kira ini adalah hal yang biasa, keinginan itu sudah lama dan mereka mau membuat kongres soal budaya, dan saya pikir kita ketemu dan dialog. Tugas MPR adalah menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat, nantinya kita sampaikan ke pak presiden," katanya.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini