Strategi Pemprov Sumut Genjot Penguatan Ekonomi UKM di Tengah Pandemi

Liputan6.com, Medan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus berupaya mendorong penguatan ekonomi Usahan Kecil Menengah (UKM) atau Industri Kecil Menengah (IKM) yang terdampak pandemi Covid-19.

Strategi Pemprov Sumut untuk menggenjot penguatan ekonomi UKM atau IKM melalui Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM atau Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penguatan Ekonomi Penerima Manfaat UKM/IKM Provinsi Sumut, Ritha F Dalimunthe mengatakan, Pemprov Sumut menargetkan sedikitnya 1,5 juta UKM/IKM di Sumut mendapat bantuan dari program BPUM sebesar Rp 2,4 juta.

"Sehingga UKM atau IKM di daerah ini (Sumut) dapat segera bangkit dan berkembang lagi setelah terpuruk akibat pandemi Covid-19," kata Ritha, Rabu (28/10/2020).

Disebutkannya, bantuan yang diperuntukkan bagi pelaku UKM/IKM merupakan dari presiden yang sudah berjalan sejak bulan Juni 2020. Sumut diberikan alokasi hingga 2 juta UKM/IKM, namun sampai saat ini baru terpenuhi 11 persen.

"Jadi, kita targetkan untuk 1,5 juta UKM atau IKM dulu yang harus terpenuhi," ujarnya.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Menko Bidang perekonomian Airlangga Hartarto ungkap penyederhanaan izin UMKM. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki iklim investasi Indonesia.

2 dari 4 halaman

Punya Hak Sama

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penguatan Ekonomi Penerima Manfaat UKM/IKM Provinsi Sumut, Ritha F Dalimunthe.

Dijelaskan Ritha, untuk jenis UKM/IKM yang menerima bantuan tidak ada penggolongan tertentu, semua jenis UKM/IKM punya hak sama, baik usaha fesyen, kuliner, bahkan ternak ikan cupang pun bisa menerima bantuan.

"Asalkan omsetnya tidak lebih dari Rp 300 juta dalam setahun," ucapnya.

Berdasarkan data dari Bank Indonesia, ada sebanyak 355.502 UKM/IKM yang sudah diajukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten/kota se-Sumut, namun yang lolos verifikasi data di Kementerian Koperasi dan UKM RI sebanyak 40.087 UKM/IKM.

"Itu akibat tidak lengkapnya data yang disampaikan kepada Kementerian Koperasi dan UKM, padahal kelengkapan data merupakan penguatan usaha dan modal kerja UKM, dengan sumber dana APBN dan APBD Pemprov Sumut," Ritha menanrangkan.

3 dari 4 halaman

Segera Disalurkan

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumut, Riadil Akhir Lubis, mengharapkan agar bantuan tersebut cepat disalurkan, supaya dirasakan manfaatnya bagi UKM/IKM.

"Karena bantuan ini sifatnya produktif untuk meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah, dan bisa berdampak pemulihan ekonomi," sebut Riadil.

Riadil yang juga sebagai Wakil Ketua Satgas Percepatan Penguatan Ekonomi Penerima Manfaat (IKM/UKM) Provinsi Sumut, juga mengharapkan agar dengan bantuan tersebut, UKM/IKM yang ada di Sumut dapat naik kelas.

"UMKM itu harus naik kelas, kita harus mampu bangkitkan 1 juta UMKM yang berpotensi untuk melakukan ekspor," harapnya.

4 dari 4 halaman

Mekanisme Permohonan

Untuk mekanisme mengajukan permohonan, Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumut, Ridha Haykal Amal mengatakan, pelaku usaha harus menyelesaikan administrasi terlebih dahulu, seperti menyertakan fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga (KK).

Kemudian fotocopy Nomor Rekening Tabungan dan Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha. Semua kelengkapan tersebut diserahkan ke Dinas Koperasi dan UKM kabupaten/kota yang selanjutnya baru diserahkan ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumut.

"Banpres Produktif ini hibah, bukan pinjaman. Bantuan ini jadi modal kerja buat pelaku usaha mikro dan bagian dari perluasan program Pemulihan Ekonomi Nasional," Ridha menandaskan.