Alasan Tim Advokasi Paslon Petahana Ogan Ilir Laporkan Wagub Sumsel

Liputan6.com, Palembang - Hawa panas masih mewarnai persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Ogan Ilir Sumatera Selatan (Sumsel).

Rekomendasi Bawaslu dan keputusan KPUD Ogan Ilir mendiskualifikasi pasangan calon (paslon) petahana Ilyas Panji Alam-Endang PU Ishak, hingga dikabulkannya gugatan balik tim paslon petahana ke Mahkamah Agung (MA) membuat ketegangan di Ogan Ilir.

Suasana semakin memanas, ketika tim kuasa hukum paslon petahana melaporkan Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel Mawardi Yahya ke polisi, terkait dugaan pencemaran nama baik yang ditujukan ke Ilyas Panji Alam.

Laporan tersebut dilayangkan ke Polda Sumsel pada hari Jumat (30/10/2020), beserta barang bukti berupa rekaman video dan dua orang saksi.

Erik Estrada, tim advokasi hukum paslon petahana Ilyas-Endang mengatakan, mereka melaporkan Wagub Sumsel terkait dugaan pidana Pasal 310, yang dilakukan terlapor saat menyampaikan kata sambutan di acara pernikahan warga di Desa Meranjat 3 Ogan Ilir beberapa minggu lalu.

“Wagub Sumsel menyampaikan terkait informasi diskualifikasi (paslon petahana) yang sedang viral. Dan tanggal 9 Desember 2020 akan ada Pilkada Ogan Ilir,” ucapnya kepada Liputan6.com, Senin (2/11/2020).

Dalam video itum lanjut Erik, Mawardi Yahya mengatakan bahwa sebagai Wagub Sumsel mempunyai tanggungjawab menjelaskan kepada masyarakat Ogan Ilir, karena Ogan Ilir bagian dari Sumsel. Paslon petahana juga disebut melanggar penggunaan dana bansos dalam Pilkada.

Menurutnya, keputusan diskualifikasi oleh KPUD Ogan Ilir bukan terkait penggunaan dana bansos, seperti yang disebutkan oleh Wagub Sumsel.

“(Ungkapan) penggunaan dana bansos yang kita laporkan. Bahwa soal diskualifikasi bukan soal itu, jadi dia menyampaikan informasi yang keliru di muka umum sebagai Wagub Sumsel. Kami anggap menyerang martabat Ilyas,” katanya.

Erik mengatakan, Wagub Sumsel juga sempat membahas tentang nama tokoh-tokoh di Sumsel yang juga tersandung kasus penggunaan bansos.

Keputusan diskualifikasi paslon petahana oleh KPUD Ogan Ilir, terkait dengan Pasal 71 Ayat 3. Yaitu tentang penyalahgunaan program pembagian beras, dan memanfaatkan pembagian bantuan Covid-19.

Alasan diskualifikasi tersebut, lanjut Erik, sudah dianulir oleh MA dan tidak terbukti telah melakukan perbuatan tersebut.

“Itu tidak sesuai dengan fakta dan menyampaikan isu keliru, terkait kisruh diskualifikasi. Sebagai Wagub Sumsel, apa yang disampaikan itu menyerang martabat Bupati Ilyas, itu fitnah,” ujarnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini :