3 Calon Bupati Terpapar Covid-19, KPUD Sumsel : Tidak Didiskualifikasi

Kelemahan Virus Corona — Ilustrasi Pandemi Covid-19 Credit: pexels.com/cottonbro

Liputan6.com, Palembang - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di berbagai daerah di Sumatera Selatan (Sumsel), paparan Covid-19 pun turut menghalangi langkah para pasangan calon (paslon).

Terhitung sejak bulan Juli 2020 kemarin, Calon Bupati (Cabup) Ogan Ilir Ilyas Panji Alam terkonfirmasi terpapar Covid-19. Lalu disusul oleh Cabup Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Heri Amalindo.

Namun kedua cabup petahana sudah dinyatakan sembuh total. Kini giliran Cabup Musi Rawas (Mura) Ratha Machmud yang turut terpapar Covid-19.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumsel Kelly Mariana mengatakan, kondisi cabup yang terpapar Covid-19 agar tidak direspon berlebihan.

Meskipun terpapar Covid-19, para cabup tersebut masih menjadi kandidat Pilkada 2020 yang sah.

"KPU RI juga sudah menegaskan, jika paslon yang terpapar Covid-19 tak bisa digugurkan atau didiskualifikasi," ujarnya, Selasa (3/11/2020).

Menurutnya, tidak ada aturan yang menentukan atau memutuskan, jika paslon terpapar Covid-19 dibatalkan menjadi kandidat.

Kendati demikian, seluruh cabup yang terpapar Covid-19 wajib mengikuti protokol kesehatan (prokes) dan penyembuhan, dengan melakukan isolasi mandiri.

Tahapan Pilkada 2020 di berbagai daerah di Sumsel,lanjut Kelly, masih berjalan lancar jelang pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini :

Langkah awal menuju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah dimulai dengan pendaftaran bakal pasangan calon (Bapaslon). Namun kenyataanya banyak bapaslon di berbagai daerah yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

2 dari 2 halaman

Pelanggar Protokol Kesehatan

KPU Tetapkan DPT Pilkada Indramayu 1,3 Juta Pemilih — Ilustrasi pilkada serentak (Liputan6.com / Yoshiro)

Namun, paslon bisa didiskualifikasi dari kepesertaan Pilkada 2020 di Sumsel. Jika paslon tersebut melanggar protokol kesehatan Covid-19.

“Jadi bukan yang terpapar Covid-19 yang didiskualifikasi. Tapi paslon yang melanggar prokes Covid-19,” ujarnya.

Diungkapkannya, kebijakan tersebut berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020. Yang berisi tentang pihak kepolisian dapat mengenakan sanksi pidana, terhadap para paslon pelanggar prokes Covid-19.

Momen Presiden Prabowo Subianto dan Masyarakat Indonesia Tentukan Pilihan pada Pilkada Serentak 2024