Komentar Partai terkait Pesta Ultah Ketua DPD Gerindra Sultra Saat Covid-19

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kepolisian Resor (Polres) Kota Kendari, tidak mengetahui soal pesta ultah Ketua DPD Gerindra Sultra. Namun, Kabid Informasi dan Pubulikasi Pemprov Sultra Andi Syahrir, memastikan belum mendengar ada laporan yang masuk terkait izin acara dimaksud.

"Kalau saya belum, saya belum tahu teman yang lain ya," ujar Andi Syahir.

Dia menegaskan, jika mengacu pada SK Gubernur Sultra, maka seharusnya acara mengumpulkan orang banyak seperti pernikahan dan sejenisnya, tidak boleh digelar. Surat dimaksud yakni, imbauan Nomor : 443/4724 tentang Peningkatan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam imbauan tersebut, ada tiga poin yang harus dipatuhi seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara saat pandemi Covid-19. Pertama, setiap warga mematuhi ketentuan terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan untuk melindungi diri sendiri dan orang lain, yaitu menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut dan dagu, sering mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, dan mencegah kerumunan.

Kedua, dilarang melakukan kerumunan dalam bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya orang banyak, yaitu pesta perkawinan, arisan, reuni dan acara sosial kemasyarakatan lainnya yang sejenis, termasuk kegiatan aksi unjuk rasa atau demonstrasi.

Ketiga, bagi yang melanggar ketentuan poin satu dan dua, akan dilakukan tindakan hukum oleh aparat penegakan hukum dan aparat pemerintahan berwenang lainnya sesuai dengan peraturan.

Kasat Intel Polres Kendari, AKP Nursaji menyatakan, tidak mendapatkan pemberitahuan soal acara ultah dimaksud. Dia mengatakan, ada aturan yang diturunkan dari Mabes Polri untuk ditindaklanjuti jajaran Polda dan Polres soal izin keramaian.

"Anggota polisi saja pesta, terpaksa kami komunikasi baik-baik supaya bubar karena ada aturan yang tegas," pungkasnya.