Liputan6.com, Manado - 155 Anak Buah Kapal (ABK) yang juga adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dari Tiongkok kini berada di perairan Bitung, Sulut. Mereka menanti kepastian untuk bisa masuk ke Sulut, setelah sebelumnya terjebak di wilayah Republik Rakyat Tiongkok.
Informasi yang dihimpun di Pemprov Sulut, saat ini seluruh ABK berada di Selat Lembeh, Kota Bitung, Sulut, setelah sebelumnya terjebak di RRT. Mereka dapat kembali ke Indonesia lewat diplomasi Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi kepada Menlu RRT.
Advertisement
Baca Juga
Ratusan ABK itu bekerja di 12 kapal ikan milik Dalian Ocean Fishing Co, perusahaan asal China yang berpusat di Zhongshan, Dalian.
Terkait keberadaan mereka di perairan Sulut dan menanti kepastian turun ke darat, Pjs Gubernur Sulut Agus Fatoni bersama jajaran Forkopimda mengunjungi rumah isolasi Covid-19 yang terletak di Kantor Badan Diklat Provinsi Sulut di Maumbi, Minahasa Utara, Jumat (6/11/2020).
Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan rumah isolasi bagi 155 ABK itu, di mana ada delapan orang berasal dari Sulut. Protokol kesehatan dilakukan secara ketat.
** #IngatPesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
Simak Video Pilihan Berikut Ini:
Protokol Kesehatan
ABK dan petugas juga dirapid test di atas kapal dan selanjutnya dilakukan juga swab test oleh petugas. Pemisahan akan dilakukan bagi yang reaktif dan non reaktif hingga dilakukan penyemprotan disinfektan.
“Kita akan lakukan penyaringan atau screening bahkan double screening Covid-19, ini langkah penting dalam mencegah penularan penyakit yang diakibatkan Virus Corona ini,” tambahnya.
Fatoni menyampaikan bahwa dilakukan repatriasi atau kembalinya suatu warga negara dari negara asing yang pernah menjadi tempat tinggal menuju tanah asal kewarganegaraannya. Sulut adalah daerah yang akan menampung sementara para WNI yang kemudian nanti akan dipulangkan ke daerah masing-masing.
Dia mengatakan, fasilitas rumah isolasi itu disiapkan sebagai kontribusi Pemprov Sulut dalam rangka menopang kegiatan kemanusiaan yang di pelopori oleh pemerintah pusat.
“Ini bagian dari sharing kontribusi Sulut untuk turut serta dalam kegiatan kemanusiaan ini terkait pemulangan ABK. Akomodasi ABK jadi tanggung jawab Pemprov Sulut termasuk juga pemeriksaan kesehatannya,” ujar Fatoni.
Advertisement