Petani Blora dan Tuban Kesulitan Dapat Pupuk, Ada Oknum Bermain?

Kepolisian bersama TNI dan Forkopincam Jepon melakukan inspeksi mendadak gudang pupuk bersubsidi (Liputan6.com/Ahmad Adirin)

Liputan6.com, Blora - Para petani di sejumlah daerah di Jawa Tengah mengalami kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Di Kabupaten Blora misalnya, keluhan itu santer terdengar dalam obrolan di lingkaran para petani, bahkan tak jarang keluhan itu diluapkan juga ke media sosial. Namun belum juga ada solusi.

Puncaknya, para petani di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, tak mampu memendam kekesalannya dengan melakukan aksi pengadangan truk pengangkut pupuk bersubsidi. Aksi itu bahkan sudah dilakukan para petani Tuban hingga 5 kali, antara lain di Kecamatan Singgahan, Montong, Merakurak, Semanding, dan Tambakboyo.

Terkait kelangkaan pupuk bersubsidi, Kapolsek Jepon Iptu Supriyono kepada Liputan6.com, Rabu (11/11/2020) mengaku, pihaknya sudah melakukan inspeksi mendadak. Dirinya mengatakan, penyebab utama sulitnya para petani mendapatkan pupuk subsidi lantaran tidak memiliki kartu tani.

"Ada beberapa desa yang butuh pupuk tapi RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)nya sudah habis dan kendalanya rata-rata di kartu tani," ungkap Supriyono.

Meski dirasakan sulit didapat, dirinya mengatakan, stok pupuk subsidi di wilayah hukumnya saat ini masih aman.

Dirinya juga mengatakan, di lapangan juga ditemukan kasus, kebanyakan para petani sudah mengambil pupuk subsidi terlebih dahulu sebelum musim tanam tiba, sehingga pada saat memupuk kondisinya sudah tidak ada lagi. Misal para petani di Kabupaten Blora.

"Distribusi dari produsen hanya 70 persen dari pengajuan RDKK," katanya.

Pihaknya mengimbau warga petani agar membuat kartu tani, dan pengecer untuk selalu memperbarui data RDKK pada akhir tahun, untuk pemenuhan kebutuhan pupuk petani pada tahun berikutnya.

Sementara itu, Sudarwanto, seorang petani yang juga alumni sekolah magang pertanian di Jepang mengatakan, kurangnya sosialisasi kartu tani justru membawa masalah baru bagi petani itu sendiri. Sehingga muncul banyak problematika klasik di saat para petani memasuki musim tanam.

Kartu tani sendiri awalnya merupakan pilot project petani di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yang digagas Gubernur Ganjar Pranowo. Mulai tahun 2016, program kartu tani dilanjutkan di hampir semua kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Kemudian pada 2018 program kartu tani diadopsi Kementerian Pertanian RI.

Ada tiga Bank BUMN anggota Himbara (BRI, BNI 46, dan Mandiri) yang bisa menerbitkan kartu tani, yakni BRI untuk Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jawa Tengah. Sedangkan BNI 46 untuk Jawa Timur, termasuk Kabupaten Tuban.

Kartu tani sendiri punya fungsi yang bagus, karena selain memudahkan layanan perbankan yang terintegrasi bagi petani, yaitu mulai dari simpanan, transaksi, dan penyaluran pinjaman, kartu tani juga berfungsi sebagai kartu subsidi bagi para petani. Keunggulan kartu tani ada pada single entry data, proses validasi yang berjenjang secara online, transparan, dan multifungsi. Namun, menurut pengakuan Sudarwanto, hal itu tidak tersosialisasikan dengan baik di masyaralat petani sehingga menimbulkan masalah baru.

"Lazimnya suatu inovasi agar diterima masyarakat, mestinya dilakukan sosialisasi yang cukup masif dan jangan terkesan sunyi senyap," katanya.

Dirinya memandang bahwa selama ini sosialisasi kartu tani tidak menggema dan kurang terdengar di desa-desa tiap daerah.

"Akibatnya wajar bila masih banyak orang yang belum tahu secara persis apa itu kartu tani," ungkap Sudarwanto.

Lebih lanjut disampaikan, perlu kiranya pemerintah menggunakan tahapan teori adopsi agar petani tidak kelimpungan terus-menerus, yakni dengan tahap mengunggah kesadaran (awareness), tahap minat (interest), tahap menilai (evaluation), tahap mencoba (trial) dan tahap menerima (adoption) inovasi yang ada.

"Dalam pandangan para sahabat di lapangan, kartu tani yang dijadikan program nasional oleh Presiden Jokowi terlihat sangat kurang sosialisasinya," kata Sudarwanto.

**Ingat #PesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Simak Video Pilihan Berikut Ini:

Akhir Pelarian Kakek Berusia 73 Tahun Koruptor Pupuk Bersubsidi

2 dari 3 halaman

Ada Ulah Oknum?

Petani Kabupaten Tuban kembali menaikan pupuk usai dihadang dan diturunkan di tengah jalan (Liputan6.com/Ahmad Adirin)

Hal berbeda diungkapkan Adhi Aprianto, salah satu pengurus Asosiasi Petani yang ada di Provinsi Jawa tengah. Dia khawatir kesulitan pupuk disebabkan ulah oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Ini jelas ada oknum yang mengambil untung secara cepat. Saya lewat di gudang pupuk sebelah SMA Ngawen, kelihatan pupuk juga masih banyak," katanya.

Lebih Jauh dirinya menyampaikan, kelangkaan pupuk di berbagai daerah diibaratkan seperti penyakit yang selalu kambuh setiap tahunnya.

"Sebelum ada kartu tani ya terjadi, ada kartu tani ya terjadi (langka pupuk subsidi, red)," kata Adhi.

Kelangkaan pupuk di Jateng dan Jatim membuat Pemkab Tuban langsung menggelar rapat koordinasi mencari jalan keluar.

Murtaji, Kepala Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Kabupaten Tuban, meminta semua ikut mengawasi proses pendistribusian pupuk bersubsidi agar tidak menyimpang.

Pihaknya juga akan memberikan rekomendasi mencabut izin kios dan distributor yang melakukan penyelewengan pupuk subsidi. Termasuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dibantu kepolisian akan memperketat pengawasan penjualan pupuk.

"Tim KP3 akan terus melakukan pemantauan ke kios-kios agar tidak terjadi penyelewengan," tegas Murtaji saat rapat koordinasi di Mapolres Tuban, Selasa (10/11/2020).

Murtaji menegaskan, tim KP3 akan terus turun ke kelapangan untuk memastikan pendistribusian pupuk berjalan lancar. Serta akan memberikan rekomendasi (cabut izin penjualan, red) kepada PT Petrokimia jika ada kios atau distributor pupuk yang nakal.

"Kami hanya memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi, kewenangan mencabut izin ada di petro," terang dia.

3 dari 3 halaman

Ancaman Bagi Oknum Nakal

Rapat koordinasi dalam rangka pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Tuban (Liputan6.com/Ahmad Adirin)

Sementara itu pihak PT Petrokimia Gresik mengaku tidak akan memberikan ampun bagi kios maupun distributor pupuk yang nakal atau melakukan penyelewengan. Sanksi yang diberikan langsung akan mencabut izin penjualan pupuk jika ditemukan ada pelanggaran.

"Siapa pun distributornya yang melakukan pelanggaran kami siap memperhatikan. Itu komitmen kami," ungkap Iyan Fajri Manager Penjualan Retail Wilayah Jawa dan Bali PT Petrokimia Gresik.

Lebih lanjut, pihaknya membutuhkan bantuan semua pihak khususnya tim KP3 dalam rangka melakukan pengawasan distribusi pupuk. Karena tenaga dan pengawasan dari Petrokimia tidak terlalu banyak.

"Kita minta semua saling mengawasi, kemudian ada kenakalan baik di kios dan distributor sampaikan kepada kami. Kami sangat terbuka," katanya.